Jaringan Advokasi Tambang

Darmani baru lulus SMA PGRI 1  Gedangan Sidoarjo, tahun lalu. Tapi, remaja perempuan 19 tahun ini sadar, ia tak mungkin melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi manapun. Sejak rumahnya di RT 2 desa Reno Kenongo ditengelamkan lumpur Lapindo, ia tahu bangku kuliah hanyalah mimpi. Dan kini, ia makin khawatir dengan masa depannya kelak. Sudah tiga tahun lumpur Lapindo menyembur dan  kondisi keluarganya makin susah, demikian juga teman-temannya.

Minggu ini, 1-5 Juni, Ani, begitu – panggilan Darmani, bersama sepuluh pemuda dan anak-anak korban Lapindo datang ke Jakarta. Kehadiran sejumlah pemuda desa Permisan, Reno Kenongo  dan desa Jati Rejo ke Jakarta kali ini hanyalah untuk memastikan, apakah kedepan mereka masih menjadi warga negara yang memiliki hak yang sama ?. Apakah mereka masih memiliki Presiden dan wakil Presiden yang memiliki hati nurani untuk melindungi rakyatnya ?. Atau mereka harus menyiapkan diri sebagai orang yang tidak berhak lagi bertanya hal itu ?.

Ketiga pertanyaan itu memang tidak berlebihan. Mengingat selama tiga tahun Lumpur menyembur, nasib mereka bersama 18 desa lain diluar peta terdampak sama sekali diabaikan. Kerusakan parah dan hancurnya kehidupan desa pinggiran menjadi pijakan tepat untuk meneropong kedahsyatan daya rusak Lapindo Brantas pada warga yang tinggal dan berdekatan dengan titik semburan.

Di sektor pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat setidaknya 28 sekolah Taman Kanak-kanak (TK), 33 sekolah non TK, dan dua pondok pesantren rusak akibat lumpur yang bahkan tak tertangani hingga kini.

Sejumlah sekolah yang kini tenggelam terpaksa harus nebeng disekolahan lain yang masih selamat atau bahkan di areal pertokoan kosong. Sejumlah sekolahan itu masing-masing; SMP II Porong nebeng di SMP1 Porong, SD Reno nebeng di SD Gelagak Arum, TK-MA Kholid Bin Walid Reno Kenongo memanfaatkan toko material yang ksong yang berada di desa Gelagah Arum untuk disulap menjadi ruang kelas. MA Maarif Jati Rejo pindah ke Desa Kedung Solo yang berjarak sekitar 10 Km dari lokasi sebelumnya.

Sekolah-sekolah lain nasibnya tak lebih baik. SD Kedungbendo I, misalnya, sejak Januari 2007 nebeng di SDN I Ketapang. Jumlah siswa mereka turun drastis dari 571 siswa menjadi 87 siswa, bahkan, Kelas 1 dan Kelas 2 sekarang tidak ada siswanya. “Kelas 3 ada 28 orang, kelas 4 ada 20 karena ikut orang tuanya yang pada ngungsi, tutur Kholil (56 Tahun), guru SDN I Kedung Bendo, “Kelas 5 ada 18 orang, Kelas 6 ada 21 orang.”

Lapindo sebagai biang bencana ini tidak ada perhatian sama sekali. Apalagi kompensasi. “Sebenarnya beberapa kali sudah ada pembicaraan dengan pihak Lapindo. Tapi urusan ini adalah wewenang kepala sekolah. Tapi mereka, ya, ngomongnya gitu-gitu aja. Tidak ada realisasinya. Kalau mau dihitung kerugian materil dari pihak sekolah sangat banyak. Alat peraga, bangku-bangku sekolah, buku-buku paket program BOS--untuk buku itu saja nilainya sekitar 20 juta lebih. Belum arsip-arsip sekolah yang juga ikut tenggelam. Kami sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi, Mas. Ya sudah biar begini-begini saja,” tutur Kholil.

“Perpindahan lokasi sekolah itu membuat jumlah siswa berkurang. Misalnya SD Inpres II Jati Rejo yang nebeng di SD Impres I Jati Rejo jumlahnya menyusut jauh hingga tersisa 69 siswa dari kelas 1-6, selebihnya memilih berhenti bersekolah” ungkap Fahmi pemuda asal desa Jati Rejo.

Menurut Fahmi, semburan Lumpur tidak saja menenggelamkan desanya dan menghancurkan masa depan anak. Tetapi orang tua dan para pemuda yang sebelumnya dengan mudah mendapatkan pekerjaan, kini mayoritas menganggur. Sejumlah pabrik yang kini tenggelam, sebelumnya memberi jatah warga Jati Rejo untuk bisa bekerja disana. Setelah Lumpur menyembur, fasilitas dan kemudahan itu tak lagi dapat dinikmati. Pengangguran ini menyebabkan sejumlah anak terpaksa memutuskan untuk berhenti sekolah.

Tercerai berainya kehidupan warga akibat kontrak rumah yang berceceran membuat warga kehilangan keriangan mas lalu. Jika sebelumnya mereka dapat bertegur sapa antar tetangga, kini hanya dalam kesempatan tertentu mereka dapat bertemu.

“dulu di depan rumah saya ada pos kamling yang biasa digunakanan cangkruaan para pemuda. Lapangan Sepak Bola juga pas berada disebrangnya. Sekarang sejak saya dan keluarga ngontrak di desa lain, kadang saya kangen dengan masa-masa itu. Bertemu teman saja susah, kami harus nunggu demo. Karena biasanya seluruh warga kumpul” pungkasnya.

Hilangnya modal sosial warga di atas tak pernah terlintas dalam hitung-hitungan rumit ganti rugi. Hingga kini ganti rugi aset yang harusnya lunas tahun 2007, bahkan pembayaran 20% nya berlarut-larut, belum tuntas. Sementara 80%nya,  yang harus kelar Agustus - Desember 2008, nasibnya sama. Secara sepihak, Lapindo menawarkan berbagai skema pembayaran yang membingungkan dan memecah belah warga. Terakhir, pemerintah bagai menginjak-injak Perpresnya sendiri, membiarkan  PT  Lapindo mencicil Rp 30 juta per bulan, dan di lapang menjadi Rp 15 juta perbulan.  Ini baru urusan jual beli. 

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya warga yang mayoritas kehilangan mata pencahariannya menggunakan uang ganti rugi itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biadapya, Ketua Panitia Khusus (pansus) lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo, Khoirul Anam, justru tega memfitnah warga yang mendapatkan ganti rugi berupa uang muka 20 persen, terbukti tidak langsung mencari rumah baru. Menurut Anam mereka umumnya menghabiskan uang tersebut untuk membeli sepeda motor atau mobil baru.

Pernyataan ini sengaja dihembuskan untuk terus memojokkan warga. Padahal kebutuhan sehari-hari memang tak pernah dipikirkan Lapindo dan Negara. Sementara pada saat yang sama warga kehilangan seluruh sumber kehidupannya. Ganti rugi 20% digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebab setiap keluarga hanya mendapat uang kontrak selama dua tahun senilai Rp 5 juta, uang untuk mengangkut barang Rp 500 ribu dan jatah hidup selama sebulan Rp 300 ribu per orang. Bagaimana orang di jaman ini bisa hidup layak dengan uang sekecil itu.

sumber : Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo

Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo
Jatam, Kontras, Kiara, Walhi, Satu Dunia, LBH Masyarakat, GMLL, UPC, Imparsial, YLBHI, ICEL, UPLINK, Institut Hijau Indonesia, KAU, Lapis Budaya, SAKSI, Solidaritas Perempuan, HRWG

Kontak Media:
Luluk Uliyah (JATAM), 0815 9480 2462. Firdaus Cahyadi (Satu Dunia), 0815 132 75 698

Average user rating

   (0 vote)