Jaringan Advokasi Tambang

Siaran Pers Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo – 3 Juni 2009

”Selama ini pemerintah seperti didikte Lapindo,” ujar ujar Fahmi anak muda dari Jati rejo, di Jakarta (2/6). Kedepan, Fahmi berharap para Capres yang akan bertarung di pemilihan presiden 2009 lebih berani ketika berhadapan dengan Lapindo.

***

Tiga tahun sudah warga korban lumpur Lapindo hidup dalam resiko bencana. Bagaimana tidak, sejak muncul semburan lumpur Lapindo, warga Porong dipaksa menghirup udara yang beracun dan menggunakan air yang tercemar.

Di Kelurahan Mindi yang sangat dekat dengan tanggul penahan lumpur Lapindo terdapat ratusan semburan gas liar. “Yang di sekitar tanggul lebih banyak lagi, kalau kita bakar bisa menyemburkan api,” tutur Pak Casiyono, 58 tahun, Ketua RT 10 Kelurahan Mindi, “Semburan gas tersebut mengeluarkan bau menyengat dan tidak jarang juga menyebabkan sesak napas,”

Sementara pemerintah SBY hanya sibuk dengan proses jual beli aset fisik korban lumpur. Padahal hasil temuan Walhi Jawa Timur, Oktober 2008, menyebutkan peningkatan jumlah penderita ISPA  atau Infeksi Saluran Pernafasan Akut di Porong. Pada 2006, saat munculnya semburan Lapindo, jumlah penderita ISPA mencapai 26 ribu orang, namun 2008 telah meningkat menjadi 46 ribu orang.

”Selama ini pemerintah seperti didikte Lapindo,” ujar ujar Fahmi anak muda dari Jati rejo, di Jakarta (2/6). Kedepan, Fahmi berharap para Capres yang akan bertarung di pemilihan presiden 2009 lebih berani ketika berhadapan dengan Lapindo.

Terkait dengan itu, beberapa kaum muda dan anak-anak korban Lapindo datang ke Jakarta untuk menyampaikan kekhawatiran terhadap masa depan mereka. Hal ini dikarenakan penyelesaian kasus Lapindo mengabaikan persoalan hilangnya mata pencaharian, pendidikan dan dampak kesehatan akibat lingkungan tercemar. Mereka juga akan menyampaikan surat dari teman-temannya kepada para Capres. Mereka berharap akan muncul seorang presiden di Indonesia yang menolak didikte oleh Lapindo.

Sore tadi (03/06) Fahmi dan kedelapan temannya bertemu Jusuf Kalla bersama rombongan Konsorsium Masyarakat Miskin Kota, di jalan Mangunsarkoro Jakarta. Sejak Minggu (31/05),  mereka menunggu kesempatan bertemu para Capres. Bertemu Jusuf Kalla, mereka menyerahkan 200 surat kaum muda dan anak-anak korban Lapindo. “Apa langkah nyata yang bapak akan lakukan di masa akhir jabatan bapak sebagai wakil Presiden, hingga Oktober nanti?,” tanya Fahmi, saat mendapat giliran bertanya, mewakili teman-temannya.

Sayang, jawaban Jusuf Kalla membuat mereka kecewa. “Itu jawaban lama, yang terus dikatakan pemerintah,” ujar Sifa’, pemuda dari desa Permisan. Ungkapan serupa dirasakan kawan-kawannya dari desa Reno Kenongo dan Jati rejo. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) kembali disebut-sebut Jusuf Kalla, sebagai badan pemerintah yang akan menyelesaikan segala masalah terkait kasus lumpur Lapindo.

“Bagaimana mungkin bisa mengurus masalah-masalah dasar korban Lapindo, jika penanganan kasus Lapindo salah arah sejak awal. Warga yang harusnya diperlakukan sebagai korban, malah digeser seolah mitra jual beli. Akhirnya, pemenuhan hak-hak dasar korban Lapindo dilupakan’, ujar Mutjtaba Hamdi dari  Lapis Budaya, yang mendampingi korban Lapindo, sore itu.

Tak mudah mendapatkan Capres yang sungguh-sungguh, sanggup dan berani mengurus kasus Lapindo. Oleh karenanya, kaum muda dan anak-anak korban Lapindo akan kembali mendatangi dua Capres lainnya, Megawati – Prabowo & SBY Boediono. Mereka ingin mendapatkan kepastian agenda para Capres  2019 – 2014 akan menyelamatkan atau malah menenggelamkan nasib korban Lapindo.

Gerakan Masyarakat Sipil Menuntut Keadilan Korban Lumpur Lapindo

Average user rating

   (0 vote)