Jaringan Advokasi Tambang

Sejumlah penderitaan korban Lapindo, luput dari amatan Perpres dan sejumlah kebijakan pemerintah maupun perusahaan selama tiga tahun terakhir.  Apalagi hingga memasuki masa kampanye Capres, tak satupun mereka memiliki misi yang  jelas dan berpihak pada korban Lapindo. Penanganan Kasus Lapindo tiga tahun lalu, dan ke depan harusnya menjadi ukuran publik, menakar kesungguhan dan kelayakan Capres 2009 – 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mestinya menjadikan kasus ini materi debat Capres. Dengan cara itu, publik akan menjadi pemilih cerdas. Dan, para Capres, tak bisa lagi memakai kasus Lapindo sebagai mainan di masa kampanye.   

Saat memasuki masa Kampanye Calon Presiden RI 2009 – 2010 bulan Juni, lumpur Lapindo  memasuki tahun ketiganya.  Semburan lumpur yang rata-rata mengeluarkan 150 ribu m3 lumpur per hari itu (setara 40 kolam renang ukuran Olimpiade), telah menenggelamkan sekitar 15 ribu petak tanah milik warga.

Ketika iklan-iklan di televisi menyebutkan berbagai kemajuan yang dicapai masa pemerintahan SBY-JK, korban lumpur Lapindo justru makin tenggelam nasibnya. Sejumlah tragedi yang bahkan berujung kematian  nyaris tak pernah diberi ruang dalam pemberitaan media. Padahal sesak nafas, batuk, gatal menjadi pemandangan keseharian dan bersifat massal. dari laporan Puskesmas Porong, tercatat kunjungan penderita ISPA meningkat drastis sejak lumpur meyembur, tercatat penderita ISPA yang datang, angkanya 26 ribu, hingga tahun  2008 mencapai 46 ribu orang.

Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) melakukan misi kemanusiaan layanan kesehatan gratis. Survey awal dilakukan pada 5 November 2008, pelayanan kesehatan diberikan pada warga di Pengungsian Pasar Baru Porong dan Jalan Tol Besuki, desa Siring Barat, Mindi dan Jatirejo Barat.Misi kemanusiaan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan berupa pengobatan gratis kepada masyarakat dan mengumpulkan data penyakit pasien.

Kegiatan dilaksanakan 15 hari, sejak 26 November – 12 Desember 2008. Tim MER-C, yang terdiri dari 2 orang dokter (dr. Adianty Kartika dan dr. Kusuma Yudopranoto). Mereka melayani 1464 pasien dan menjumpai 2260 kasus penyakit serta melakukan penyuluhan kesehatan di Desa Mindi dan pemberian masker untuk warga desa Siring Barat, desa Jatirejo Barat, desa Mindi dan pengungsi Jalan Tol Besuki.

Pelaksanaan pengobatan gratis yang berlangsung selama 15 hari (26 November – 12 Desember 2008) melayani 1464 pasien, yang terdiri dari 342 orang pasien anak (23,36 %) dan 1122 orang pasien dewasa (76,64 %). Kasus terbanyak yang ditemui adalah penyakit saluran pernapasan sebanyak 493 kasus (21,81%) yang diikuti oleh penyakit muskuloskeletal sebanyak 347 kasus (15,35 %), penyakit saraf sebanyak 342 kasus (15,13 %), penyakit kardiovaskular dan hipertensi sebanyak 299 kasus (13,23 %), penyakit saluran cerna sebanyak 254 kasus (11,24 %) dan penyakit kulit sebanyak 220 kasus (9,73 %). Jumlah kunjungan tiap daerah dan data penyakit dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Seorang anak berumur 3,5 tahun bernama Dewi merupakan salah satu anak yang harus menerima nasib terjangkit gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Bintik-bintik merah sudah hampir merata di setiap inci badan mungilnya. Sesekali terlihat tangannya ingin menggaruk bagian tubuhnya yang terasa gatal, namun niatan itu dihalang-halangi oleh ibunya, Suliyani, 37 tahun. Dewi adalah anak bungsu dari tiga bersaudara. Anggota keluarganya yang lain juga mengalami gatal-gatal, namun tidak sampai separah Dewi.

“Yang lain gatalnya di bagian selangkangan, Mas. Di sekitar kemaluan,” tutur Djuari, 45 tahun, ayah Dewi. Rumahnya mereka di RT 10 Kelurahan Mindi berjarak sangat dekat dengan tanggul penahan lumpur Lapindo. Di sekitar pekarangannya ada ratusan semburan gas liar. “Yang di sekitar tanggul lebih banyak lagi, kalau kita bakar bisa menyemburkan api,” tutur Pak Casiyono, 58 tahun, Ketua RT 10 Kelurahan Mindi, tempat Dewi tinggal. Semburan gas tersebut mengeluarkan bau menyengat, dan ketika malam akan lebih menyengat lagi. Tidak jarang juga menyebabkan sesak napas.

Djuari, ayah Dewi, sehari-harinya bekerja sebagai pedagang sayur keliling. Penghasilannya hanya sekitar 50 ribu rupiah setiap harinya. Dan dengan penghasilannya itu ia harus menghidupi 3 orang anak dan 1 orang istrinya. Anak pertamanya baru saja menyelesaikan sekolah dan sekarang telah bekerja. “Itu belum bisa membantu keuangan keluarga, lagi pula kebutuhannya juga banyak. Maklum, Mas, anak sekarang,” ujar Djuari. Sedangkan anak kedua mereka masih sekolan kelas 6 SD.

Selama sakit Dewi belum pernah dibawa ke dokter. “Gak ada duitnya, Mas. Buat makan sehari-hari saja kadang kurang,” ujar Djuari kembali. Djuari mengaku terpaksa harus tetap tinggal di rumahnya tersebut karena tidak punya tempat tinggal yang lain lagi. Meskipun dengan ancaman kematian yang sangat besar, akibat pencemar dalam lumpur.

Kondisi  tetangga di sekitarnya juga tidak kalah buruk. Air sumur mereka sekarang berubah menjadi kotor dan berbau. Di permukaan airnya terlihat seperti berminyak. Baunya bau gas pula. Semburan gas juga banyak di pekarangan mereka. Bahkan ada yang memanfaatkannya dengan membuatkan tungku dan digunakan untuk memasak.

Warga biasanya mendapatkan air bersih dari tandon yang di berikan oleh BPLS. Tapi itu pun dinilai warga tidak cukup. Air bersih mereka gunakan untuk masak dan minum. Sedangkan untuk keperluan lain mereka masih menggunakan air dari sumur mereka. “Kadang-kadang kita cuman dapat 1 jerigen air, Mas. Biasanya beli air juga. Sejerigennya seribu dua ratus rupiah, Mas,” ujar Djuari kembali. Air yang dibeli Djuari digunakan untuk memandikan Dewi, soalnya kata dokter yang telah memeriksanya Dewi tidak boleh dimandikan pakai air sumur.

Selain dari sejumlah desa yang kini terendam Lumpur, Desa-desa yang tak diakui terdampak, kondisinya memburuk. Desa Siring Barat terparah, dari 250 rumah penghuninya, sekitar 70% nya mengalami berbagai kerusakan, mulai retak-retak akibat amblesan tanah, munculnya gas liar berbahaya (bubble gas), hingga air yang tercemari logam berat. Hal serupa dialami desa Jatirejo barat, Mindi, Ketapang, Gedang, Pamotan, Gempolsari, Glagaharum dan Desa Besuki timur.

Hingga tulisan ini dibuat sedikitnya lebih dari 10 ribu rumah di sejumlah desa tak bisa dihuni. Lumpur yang menggenangi luasan 614 ha, kini terus merangsek hingga 800 ha menghancurkan kehidupan, mata pencaharian, pendidikan, dan kesehatan warga korban.

Sejumlah penderitaan itu sayangnya luput dari amatan Perpres dan sejumlah kebijakan baik yang dikeluarkan pemerintah maupun perusahaan selama tiga tahun semburan Lumpur. Apalagi hingga memasuki masa kampanye Capres-Cawapres, tak satupun dari mereka memiliki misi yang  jelas dan berpihak pada korban Lapindo. Penanganan Kasus Lapindo tiga tahun lalu, dan ke depan harusnya menjadi ukuran publik, menakar kesungguhan dan kelayakan Capres 2009 – 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mestinya menjadikan kasus ini materi debat Capres. Dengan cara itu, publik akan menjadi pemilih cerdas. Dan, para Capres-Cawapres, tak bisa lagi memakai kasus Lapindo sebagai mainan di masa kampanye.  


Gerakan Masyarakat Sipil Menuntut Keadilan Korban Lumpur Lapindo
Jatam, Kontras, Kiara, Walhi, Satu Dunia, LBH Masyarakat, GMLL, UPC,
Imparsial, YLBHI, ICEL, UPLINK, Institut Hijau Indonesia, KAU, Lapis
Budaya, SAKSI, Solidaritas Perempuan, HRWG, Serikat Hijau Indonesia


Kontak
1.    Luluk Uliyah,  JATAM, Hp 0815 9480 2462
2.    Firdaus Cahyadi, SatuDunia Hp. 0815 132 75 698
 

Average user rating

   (0 vote)