Jaringan Advokasi Tambang

ADB adalah satu kontributor perubahan iklim, hanya menggulirkan bisnisnya kembali lewat masalah global saat ini, yakni perubahan iklim. Krisis lebih buruk dengan skema ini, karena yang dibutuhkan bukan menambah utang baru.

Mida Novawanty Saragih, Koordinator Riset KIARA mengemukakan bahwa, “ADB memanfaatkan krisis iklim dengan mengesampingkan tanggung jawab perlindungan (safeguard) ADB dan mendanai proyek-proyek yang berpotensi merusak. Dana-dana ini dirancang untuk memobilisasi proyek-proyek yang rawan dampak perubahan iklim di antaranya proyek konversi tambak menjadi perkebunan kelapa sawit, proyek tambang. Di tengah-tengah krisis finansial, ketika masyarakat dunia menyerukan pembenahan arsitektur keuangan dunia, ADB terus melemahkan peran negara melalui deregulasi investasi beresiko.”

Sejak kelahirannya pada 1966, ADB menekuni proyek pembangunan infrastruktur, seperti bendungan, jalan, dan jembatan. Memasuki era 1970-an, ADB giat mengeksploitasi sektor kelautan dan perikanan. Di sektor ini, jumlah hutang Indonesia mencapai US$648 juta. Dari sokongan hutang inilah, selain musnahnya 2,3 juta hektar mangrove,  juga berdampak pada pemiskinan masyarakat. Fakta terkini menyebutkan bahwa komoditisasi 13,4 juta hektar kawasan konservasi laut akan diarahkan untuk dikelola dengan skema biodiversity offset mengatasnamakan Inisiatif Segitiga Karang (Coral Triangle Initiative), serupa dengan REDD di sektor kehutanan.

“Proyek-proyek ADB juga terbukti semakin menguatkan ketidakadilan gender. Penggusuran paksa berakibat pada semakin terpinggirkannya perempuan dalam mengakses sumber-sumber penghidupan dan menjadi lebih rentan terhadap perilaku kekerasan,” tutur Wardarina, Koordinator Program Solidaritas Perempuan.

M. Teguh Surya, Kepala Departemen Advokasi dan Jaringan WALHI menjelaskan bahwa, “Tingginya hutang ADB berbanding lurus dengan meningkatnya angka kemiskinan dan kehancuran lingkungan hidup. Tak hanya di Indonesia, ADB dengan mengatasnamakan pembangunan justru meruntuhkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat di negara-negara berkembang lainnya, mulai politik, ekonomi, sosial, dan budaya.”

Amerika Serikat dan Jepang adalah dua pemegang saham terbesar yang berada di balik upaya penghancuran sumber daya alam ini. Olehnya, pertemuan di Filipina takkan lebih sekadar upaya mempercepat tahapan eksploitasi sumber daya alam berikutnya, di antaranya melalui pembiayaan industri ekstraktif di sektor pertambangan, mineral, minyak, dan gas alam cair (LNG). Proyek penggarapan industri ekstraktif gas alam cair Tangguh di Teluk Bintuni, Papua, merupakan cermin ketidakberpihakan proyek hutang ADB. Dalam proyek yang didanai ADB senilai US$350 juta inilah, sekitar 110 kepala keluarga terusir dari permukimannya. Demikian pula dengan proyek pembangunan jalan Trans Kalimantan yang mendorong upaya sertifikasi tanah adat di Indonesia. Pun dengan pembangunan jalan Trans Jawa bagian Selatan.

Lebih dari 40 tahun keterlibatan ADB terbukti telah meluluhlantakkan sumber daya alam negara-negara berkembang. Mulai krisis lingkungan hidup, krisis pangan, krisis air, krisis energi, krisis keuangan, dan hingga krisis sosial-budaya. “ADB hanya mendukung sektor swasta dan mengarahkan Pemerintah Indonesia untuk mengikuti kebijakan pro pasar bebas. Tak mengherankan jika jumlah penduduk miskin kian bertambah di Asia,” tambah Dedy Ramanta, Sekretaris Nasional KNTI.

Olehnya, kami masyarakat sipil: pertama, menuntut penghapusan utang atas proyek-proyek ADB yang tidak sah dan telah memperdalam jeratan hutang. Akibatnya membuat negara-negara Asia harus mengorbankan sekitar 20-30% anggarannya untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang.  Kedua, kami melawan upaya yang terus dilakukan ADB sebagai penggerak utama privatisasi pangan, benih, air, tanah, energi, kekayaan pesisir dan laut, serta layanan sosial di kawasan Asia.  Ketiga, kami mengecam dukungan ADB untuk pihak swasta yang telah menguatkan monopoli penguasaan korporasi terhadap sektor energi, perikanan, pertanian dan sumber daya air sehingga menyebabkan terjadinya deindustrialiasi, perampokan perusahaan-perusahaan negara oleh perusahaan multinasional dan pelanggaran terhadap hak-hak buruh. Keempat, kami menolak kebijakan ADB yang sengaja mendukung pembiayaan proyek-proyek yang terbukti merusak lingkungan dan melahirkan ketidakadilan sosial dan pelanggaran HAM. Hal ini telah menghancurkan kemandirian dan memiskinkan petani, nelayan dan perempuan.

Akhirnya, efek buruk perubahan iklim adalah tanggung jawab prinsipil yang mesti dibayar lunas oleh negara-negara maju, bukan malah menawarkan transfer teknologi atau skema lain berbasis hutang untuk melancarkan strategi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dalam hal ini, ADB hanya penyebab krisis. ***

Kontak:
Mida Novawanty Saragih, KIARA: 0813 2230 6673
M. Teguh Surya,  WALHI: 0813 7189 4452
Dedy Ramanta, KNTI: 0813 1491 9254
Wardarina, Solidaritas Perempuan: 085920776141

Average user rating

   (0 vote)