Jaringan Advokasi Tambang

Sejak masa orde baru, pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran satu-satunya kesejahteraan warga negara dan perekonomian Indonesia. Investasi swasta sejak lama telah menjadi tumpuan pemicu pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang terbukti gagal membuat kita lepas dari belenggu kemiskinan dan ketidakadilan.

Setidaknya, keterpurukan ini terlihat dari total stok utang dalam dan luar negeri, per 31 Oktober 2008, sudah mencapai Rp1,606 triliun (DJPU, 2008). Meningkat tajam dibanding 2005 yang berjumlah Rp1,268 triliun. Bahkan, pinjaman luar negeri yang jatuh tempo tahun  2009 sebesar US$ 6.514 miliar (Depkeu 2008), hampir tiga kali lipat jumlah tahun lalu.

Utang menjadi strategi generik dan konservatif. dikelola lewat mekanisme pasar membuat ketergantungan makin mencekik. Akibatnya privatisasi dan liberalisasi sebagai syarat transaksi utang luar negeri baru di berbagai sektor, terutama pendidikan, kesehatan, pangan dan energi terus berjalan. Utang adalah salah satu sumber pemiskinan, yang tak mampu diteropong ketiga Capres semalam.

Akar kemiskinan dan pengangguran lainnya yang gagal dikenali ketiga Capres adalah desa. Memang ada kesenjangan pelayanan di daerah perkotaan, tapi masalah sebenarnya berada di pedesaan. Di desa, meningkatnya ketimpangan penguasaan lahan antara rakyat dengan korporasi merupakan salah satu faktor utama  penyebab kemiskinan. Migrasi penduduk desa ke kota membentuk kantong-kantong masyarakat miskin kota  merupakan persoalan penganguran dan kemiskinan di kota. Miskin di kota adalah potret kemiskinan pedesaan.

Pengutamaan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan berlebihan terhadap kegiatan ekstraktif  sumber daya alam  biasanya melibatkan tindak kekerasan yang dilakukan aparat Negara, baik tindak kekerasan fisik, psikis, bahkan tidak sedikit yang terjadi kekerasan seksual bagi perempuan. Model pembangunan tersebut juga menyebabkan masyarakat mengalami migrasi secara paksa dari ruang hidup mereka, dan memilih pindah  ke kota, atau menjadi TKI dengan keterampilan dan perlindungan yang minim.

Tak satupun Capres, yang berani menyampaikan gagasan pengentasan kemiskinan dengan mengurus desa, sebagai akar masalah dan solusi yang ditawarkan. Apalagi menempatkan usaha-usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan rakyat sebagai solusi utama keluar dari kemiskinan. Upaya-upaya itu mensyarakatkan dilakukannya Reforma agraria serta pengelolan sumber daya alam yang berkeadilan.

Ketiganya yakin paradigma pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan pembangunan infrastrukur adalah jawaban paling tepat. Tak heran, jika kedepan ketiganya akan terus "meninabobokkan" Rakyat dengan janji-janji kesejahteraan melalui cara-cara instan dan pencitraan diri lewat BLT, raskin dan bentuk-bentuk subtitusi layanan publik lainnya.

Padahal, prioritas menjaga keamanan dan kenyamanan berinvestasi telah membuat tata-hukum dan peradilan hingga saat ini lebih berpihak kepada para pemilik modal. Keselamatan Rakyat dan keberlanjutan jasa alam secara sistematik menjadi eksternalitas model pembangunan berorientasi pertumbuhan ekonomi yang agresif ini.

Rakyat Indonesia tahu, sumberadaya alam baik laut maupun darat memiliki makna yang cukup luas dalam keseharian warga, sebagai modal ekonomi keluarga, sebagai media sosial dan pengembangan budaya-dalam hal ini memandang sumberdaya alam secara kolektif sebagai identitas bangsa.

Yang menarik, debat putaran kedua kali ini, terlihat ada upaya ketiga Capres, khususnya SBY dan Megawati menegaskan pemahaman mereka terkait fitrah Indonesia sebagai negara kepulauan. Megawati menyebutnya berulang kali, sementara SBY menyebutkan pentingnya negara mengikutsertakan sektor perikanan dan nelayan dalam strategi pembenahan ekonomi.Tapi JK praktis alpa memaknai dan memasukkan konteks negara kelautan dalam paparan strategi ekonominya.

Pilihan-pilihan ekonomi nasional untuk mengentaskan kemiskinan dan penganguran harusnya mencerminkan karakter bangsa dan negara, berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya. Tidak saja memahami Indonesia sebagai negara kelautan, tapi juga negara kepulauan yang sebagian besar rakyatnya hidup di desa-desa dan kawasan pesisir.

Debat Capres semalam mengisyaratkan, Ketiganya tidak memberikan sinyal perubahan paradigma perekonomian yang akan dipilih ke depan mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Lebih khusus SBY akan menggunakan formulasi pajak dan investasi, keduanya adalah corak nyata perilaku liberal, atau neoliberal. Sedang Megawati, sangat dangkal memaknai pentingnya sumberdaya alam Indonesia, dipahami  sebatas alat ekonomi semata. Dengan demikian, prinsip jual-murah sumber daya alam dalam penyelenggaraan negara adalah pilihan yang mungkin ditempuhnya.

Melalui momentum politik Pilpres pada 8 Juli 2009, komunitas Ornop mengajak para Capres dan Cawapres membahas persoalan-persoalan mendesak di atas melalui Dialog Terbuka Ornop bersama Capres dan Cawapres guna mencermati prioritas isu-isu publik yang dapat diselesaikan dalam lima tahun mendatang. Komunitas Ornop juga mengajak kalangan media untuk menjaga kekritisan mereka agar Rakyat Indonesia dapat memperoleh gambaran kualitas kepemimpinan dan hati nurani para Capres dan Cawapres yang akan mereka pilih pada 8 Juli mendatang.

Jakarta, 27 Juni 2009

Komunitas ORNOP

Komunitas Ornop terdiri dari KIARA, KONTRAS, IMPARSIAL, YLKI, GREENPEACE, INFID, JATAM, CAPPA, DPN, ICW, IGJ, SAWIT WATCH, KP.SHK, PADI, KEMITRAAN, PBHI, ICEL, KPA, INSTITUTE HIJAU, KAU, AMAN, SPI, ECOLOGICAL JUSTICE, SP, SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT, WANACALA, PILLAR, KANOPI, YMD, KNTI, SBIB, SCALE UP, IGJ, SHI, EKNAS WALHI,  JKPP, YAPPIKA, LIMA, SAREKAT HIJAU, CSF, WALHI JAKARTA, HUMA

Kontak Media :

1. Chalid Muhammad, 0811847163

2. Don Marut, 08119671327

3. Abet Nego Tarigan, 08159416297