Jaringan Advokasi Tambang

JUBI — Gunung penyimpan emas dan tembaga itu telah digali terus menerus hingga menyisakan lubang raksasa di Ertsberg dan sebentar lagi Grasberg menanti gilirannya untuk menjadi danau diketinggian sekitar empat ribuan meter. Ironisnya, masyarakat di sekitar sumber daya alam (SDA) itu tetap miskin. Padahal mereka sebagai pemilik dan bukan korban. Faktanya hampir 80 % warga Papua berada dalam jeratan kemiskinan dengan urutan pertama daerah miskin di Indonesia. “Ada filosofi  jika seseorang berada didekat api berarti dia merasa panas terlebih dulu, tetapi kenyataannya tidak terjadi seperti itu. Karena biasanya orang asli Papua pemilik hak ulayat justru dipindahkan jauh dari lokasi pertambangan yang kemudian tidak diperhatikan,” ujar Lindon Pangkali mantan aktivis Forest Wacht Indonesia (FWI) Regio Papua dalam  Seminar dan Lokakarya Mendorong Transparansi Pengelolaan Industri Extraktif (digali) di Papua, belum lama ini.  “Jadi tak heran kalau orang Papua sejak dulu sudah menjadi korban,” tambah Pangkali.

Seperti halnya Pangkali, Ani Sabami, anggota MRP dari  Pokja perempuan MRP menyebutkan, ada banyak pelanggaran terhadap SDA di Papua seperti Nikel di Raja Ampat, dan Gas Alam Cair di Bintuni.  “Perlu ada sinkronisasi antara Undang-Undang No. 4 tahun 2009 dan Undang-undang No. 21 Tahun 2001. Usulan saya perlu ada pertimbangan tentang transparansi, karena itu harus ada keberpihakan terhadap orang Papua,” ujar Sabami. Selanjutnya, kata dia, pemerintah dan DPRP juga belum secara tuntas membicarakan pelaksanaan UU Otsus Papua beserta perangkat-perangkat lainnya seperti Perdasus dan Perdasi. Kini investasi pertambangan berjalan seiring dengan dengan itu plus pemekaran provinsi dan kabupaten di Papua. “Perlu dilakukan studi kelayakan dari Pemda,” ujar Lemok Mabel, Dewan Adat Wilayah Baliem.

Bagi Mabel masalah investasi sangat sulit sebab kepentingan pemerintah lebih besar dari pada masyarakat. “Harus ada proteksi terhadap orang Papua dulu baru kemudian berbicara investasi di Papua,” kata Mabel. Menurut dia, semua pihak harus menyepakati perlindungan terhadap masyarakat asli Papua. “UU Otsus Papua juga harus memiliki pasal-pasal rujukan yang melindungi atau memprotek penduduk asli Papua,” tegas Lemok.

Terkait dengan masalah investasi maupun transparansi, Abraham Fonataba Direktur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyatakan hampir sebagian besar masyarakat di Papua tidak mengetahui untuk apa dana royalti dari PT Freeport digunakan. Menurut dia, masyarakat berhak mengetahui dana-dana dari perusahaan yang berinvestasi di Papua dipakai untuk kepentingan apa dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. “Memang selama ini Pemprov Papua memperoleh royalty sekitar 80 persen sedangkan pemerintah pusat 20 persen,” ujarnya. Sekitar lima tahun lalu, sebanyak 80 persen bagian untuk Pemprov Papua adalah senilai Rp 120-150 miliar. Dana itu digunakan untuk pembangunan di Papua serta daerah-daerah sekitarnya. Sedangkan bagi masyarakat Amungme dan Suku Kamoro di Kabupaten Mimika memperoleh dana satu persen. Bagi Markus Haluk sangat mengherankan karena dana satu persen tidak jelas asal usulnya dan baru diberikan sekitar 1998 lalu. “Mengapa sejak kontrak karya 1967 tidak dibayarkan kepada masyarakat,” ujar Markus Haluk Sekjen Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua.

Tidak Transparan

Budi Setyanto Direktur ICS Papua mengatakan, tidak adanya transparansi yang memadai terhadap kontrak-kontrak investasi di Papua. “Artinya kalau kita mereview kembali dari investasi-investasi yang sebenarnya hampir semua kontrak-kontark itu tidak pernah diketahui atau tidak ada informasi baik itu oleh pemerintah provinsi, pemkab dan pemkot,” ujar Budi.

Lebih lanjut, urai Budi, hal ini sangat tidak memadai terlebih dengan masyarakat pemilik konsesi sehingga menyulitkan semua elemen yang ada di Papua mengetahui secara persis, bagaimana bentuknya investasi dalam konteks industri-industri ekstraktif. “Saya kira masalah ini tidak hanya di Papua saja  tetapi juga di Kalimantan, Sumatera, hak kepemilikan adat yang menjadi wilayah konsensi ini juga tidak pernah diakui,” tegas Budi Setyanto. Menurut dia, hal  ini sangat jelas sekali baik di PT.Freeport Indonesia, LNG Tangguh maupun yang lainnya pasti tidak ada perundingan terlebih dahulu. Masalah selanjutnya yang sangat krusial kata Budi Setyanto, pihak investor tidak pernah memberikan ruang kepada masyarakat adat pemilik konsesi untuk terlibat sebagai pemegang saham dalam perusahaan. Misalnya saja masyarakat adat yang memiliki Gunung Grasberg yang kini ditambang PT Freeport dengan SDA yang melimpah, seharusnya bisa ikut andil sebagai pemilik saham. “Tetapi memang sekali lagi tidak ada ruang yang diinformasikan atau diberitahukan kepada masyarakat terhadap apa yang menjadi kekayaannya itu,” ujarnya seraya menambahkan pemerintah Indonesia juga menegaskan tidak perlu dibicarakan dalam kontrak karya II.

Menurut dia soal pengembangan SDM lokal juga masih bersifat politis dan belum menjadi tanggung jawab perusahaan. Artinya bahwa tenaga kerja yang diakomodir dari masyarakat lokal ini, nuansanya politis karena bukan merupakan tanggung jawab perusahaan tetapi merupakan kewajiban yang memang harus dilakukan. Hal ini bisa terlihat dengan perjuangan Tongoi Papua, sebuah organisasi karyawan asli Papua di PT Freeport yang memperjuangkan hak-hak mereka antara lain, membentuk Departemen Papua Affair. Sebuah departemen yang khusus menangani karyawan asal Papua.  Kemudian yang berikutnya, industri ekstraktif menimbulkan ekses/pencemaran lingkungan, pelanggaran HAM dan marginalisasi yang tidak tertangani secara baik. Ada perbedaan yang terjadi pada LNG Tangguh di Bintuni. Di mana pihak LNG Tangguh membangun pemukiman baru bagi masyarakat setempat sebelum perusahaan beroperasi yang harganya sekitar 200 – 400 juta rupiah.

Industri ekstraktif pertama di Tanah Papua, menutur Ir N Maidepa adalah industry minyak oleh Bataafs Petrolium Maatshappey (BPM) di Babo di Teluk Bintuni sekitar tahun 1930-an. “Diatas bekas-bekas industri minyak diabad ke-21 ini berdiri pula industri gas pertama dibuka dengan nama LNG-Tangguh oleh Beyond Petrolium (BP),” ujar Maydepa yang juga anggota MRP. Bersamaan dengan industri itu lanjut Maydepa beberapa pemuda di sekitar Babo dan Bintuni melahirkan banyak putra Papua di wilayah itu termasuk dirinya untuk dididik menjadi tenaga kerja di bidang gas dan minyak. “Saya belajar geologi ke luar negeri,” ujar Maydepa Geolog pertama orang Papua. Namun kata Maydepa, industry terbaru yang muncul dimuka Bumi Cenderawasih ialah LNG-Tangguh ternyata kepalanya masih dipegang Pusat.

Namun yang jelas menurut Maidepa peluang untuk berkembangnya industri ekstraktif tetap ada dan cukup besar untuk MIGAS maupun pertambangan umum di Tanah Papua. Walau demikian peluang ini belum memberi manfaat, jika tetap didukung dengan regulasi yang melancarkan investasi dan bukan demi kesejahteraan rakyat yang notabane memiliki hak ulayat. Hal ini merupakan peluang besar jika industri ekstraktif berkembang pesat ditanah ini, walaupun sekarang disaat ini masih menjadi sebuah tantangan. Menurut Maydepa, perlu ada sharing pendapatan antara pusat dan daerah penghasil. Tantangan yang lebih besar bagi daerah ialah presentase sharing dari revenue atau pendapatan asli. “Demi kebaikan bersama perlu adanya regulasi yang baik dan demokrasi serta tingkat transparansi yang tulus iklas antara kedua belah pihak karena ada promo di Papua. “Jangan kitorang baku tipu terus,” ujar Maydepa. (Dominggus A Mampioper)

Sumbe : http://www.tabloidjubi.com