| on Tuesday, 03 November 2009
|
Views : 1194  |
PT Jogja Magasa Iron, tambang pasir besi milik Australia, akan menambang di pesisir Kulonprogo. Tambang ini akan mengancam pesisir selatan Kulonprogo sepanjang 22 km yang telah menjadi lahan hidup sekitar 123.601 petani dan nelayan.
Pada 20 Oktober lalu, 5 ribu warga Kulonprogo melakukan aksi menolak konsultasi publik rencana penambangan pasir besi di depan gedung Pemda Kulonprogo. Sekitar 30 orang mengalami luka-luka, 5 diantaranya luka berat dan harus dibawa ke rumah sakit.
Saat ini, sebanyak 155 individu dan lembaga yang mendukung Seruan Aksi Menolak Tambang PT Jogja Magasa Iron. Seruan aksi ini akan dikirimkan ke Gubernur DI Jogjakarta.
***
Seruan Aksi Menolak Tambang PT JMI/Australia
Jakarta, 30 Oktober 2009
Hal : Protes Kekerasan Oleh Aparat Keamanan
Kepada Yth
Gubernur D.I. Yogyakarta
Di Yogyakarta
cc. Ketua DPRD DI Yogjakarta
Kapolda DI Yogjakarta
Dengan Hormat,
Bersama surat ini kami menyampaikan keprihatinan mendalam dan memprotes keras tindakan represif aparat Kepolisian terhadap warga pesisir Kulonprogo yang menolak penambangan pasir besi oleh PT. Jogya Mangasa Iron (JMI), 20 Oktober 2009. Akibat tindakan ini, berakibat 30 orang warga mengalami luka-luka, juga 5 diantaranya luka berat dan harus dibawa ke Rumah Sakit.
Tindakan kekerasan aparat Kepolisian ini sungguh tak patut dilakukkan,. Warga hanya mennyampaikan pendapatnya terhadap rencana penambangan pasir besi yang diyakini akan mengancam kehidupan mereka.
PT JMI akan membongkar kawasan sepanjang 22 Kilometer pesisir pantai Kulonprogo, serta mengancam kehidupan 123.601 orang petani dan nelayan terusik oleh rencana proyek penambangan pasir besi. Selain itu, eksosistem pesisir dipastikan akan rusak dan beresiko menimbulkan bencana kepada warga.
Selama 30 tahun terakhir kawasan tersebut menjadi lahan pertanian dan warga mencari ikan. Komnas HAM juga telah melaporkan bahwa proyek tambang biji besi berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas tanah, hak atas pekerjaan, hak atas rasa aman, dan hak-hak dasar petani pada khususnya. Mereka melihat rencana penambangan ini berpotensi menimbulkan konflik horisontal diantara masyarakat
Kami menyayangkan sikap Pemerintah Daerah yang terkesan tak tahu menahu terhadap suara-suara warga. Sebab, Aksi penolakan tak hanya dilakukan kali ini, berkali-kali warga menyampaikan aspirasinya kepada DPRD dan Pemda Kulon Progo hingga tingkat Propinsi. Yang paling akhir, warga menolak konsultasi publik rencana penambangan pasir besi PT. JMI, 20 Oktober 2009, yang terkesan hanya untuk mendapatkan legitimasi agar proyek penuh kontroversi ini bisa diteruskan.
Mempertimbangkan resiko dan acaman proyek ini terhadap keselamatan rakyat, maka :
1. Kami mengutuk segala tindakan represif aparat Kepolisian dan menuntut Gubernur Yogyakarta memerintahkan Kapolda Jogyakarta mengusut tuntas pelaku kekerasan tersebut.
2. Kami mendesak Bapak untuk segera menghentikan segala kegiatan lapang PT JMM dan melakukan upaya luar biasa membatalkan ijin PT JMI
3. Kami mendukung penolakan warga atas rencana penambangan pasir besi oleh PT. JMM dan meminta Gubernur untuk menghentikan rencana penambangan pasir besi di sepanjang pesisir Kulon Progo.
Demikian, Kami menunggu tanggapan dan sikap tegs Bapak. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.
Hormat Kami,
1. Abdi Hayat, Direktur SERABUT, Sultra
2. Abdias Yas, Lembaga Bela Banua Talino, Jalan Budi Utomo, Blok A4/5 siantan Pontianak Kalbar
3. Abdul Hadi Lubis, Kadiv Monitoring PBHI Nasional
4. Abu Meredian, Bogor, Jawa Barat
5. Achmad Ya'kub, DPP Serikat Petani Indonesia (SPI), Jakarta
6. Adriana Sri Adhiati - Sarekat Hijau Indonesia
7. Agung Ayu Ratih, Jaringan Kerja Budaya, Jakarta
8. Ahmad Zazali, Scale Up, Riau
9. Aliansi Perempuan Anti Kekerasan (APAK) / Rosni, S.Ip
10. Ami, Perkumpulan PERDU, Divisi Pendidikan dan Penyadaran Publik, Jl. Pertanian Wosi Dalam, Manokwari Papua Barat.
11. Amrun Kahar, SH, MH, Direktur LBH Buton Raya
12. Andreas Iswinarto, Sarekat Hijau Indonesia
13. Anita Rahman, Ketua Solidaritas Perempuan Kendari
14. Anselmus AR Masiku, SH Direktur LBH Kendari
15. Arahmaiani, Sewon - Bantul, Yogyakarta
16. Arief Rachman, YPSHK Sultra
17. Arifin Saleh, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Jalan Tebet Utara II Np 22 Jakarta Selatan
18. Armand M. Nuhu, Koordinator Perkumpulan Jaringan Pengembangan Kawasan Pesisir ( JPKP ), Jl. Murhum 116 Bau-Bau Sulawesi Tenggara
19. Asep yunan firdaus, Direktur eksekutif Huma, Jakarta
20. Bambang Aswandi, SE, Dir. Kelompok Advokasi Riau (KAR), Jl. Takari No. 002 RT IV RW III Kelurahan Pulau karam Kecamatan Sukajadi Pekanbaru – Riau
21. Baron Harahap, SH LBH Kendari
22. Basir Pangewang, AMAN Kepulauan Togean, Jl. Ahmad Yani No. 36, Kel. Dondo, Ampana Kota Kab. Tojo Una Una Sul-teng
23. Bata Manurun, Ketua BPH AMAN TANA LUWU
24. BJD. Gayatri, individu pembela HAM, Vancouver
25. Budi Utami, Majalah SALAM, Jl. Kerta Dalem No. 7 Sidakarya, Denpasar, Bali
26. Carolina Monteiro, Jakarta
27. Catharina Dwihastarini, Ecosister, Bekasi Selatan
28. Chabibullah, Ketua Umum Serikat Tani Merdeka (SeTAM), Brajan RT.06 Tamantirto Kasihan Bantul
29.
30. Danielle Johanna, Jakarta
31. Datuk Usman Gumanti, Ketua BPH AMAN Wilayah Jambi, Jl. Dr. Purwadi Permata Kenali RT.17 Blok.F.05 Kenali Besar, Kota Jambi Provinsi Jambi
32. Daud Pateda, SH., Sahabat Alam Gorontalo
33. Desmiwati, Direktur Rakyat Pekerja Institute, Jakarta
34. Desti Murdijana – Jakarta
35. Devi Anggraini, Down To Earth (DTE), Jl. SEmpur Kaler No 111 PAV Bogor 16154
36. Dickson Aritonang, Anggota Telapak BT Sumbagsel
37. Didin Suryadin, HuMa, Jl. Jati agung no. 8, jati padang, pasar minggu, jakarta 12540
38. Dini Anitasari Sabaniah, Aktivis Perempuan, Jakarta
39. Drs. Sujarni Alloy, MA, Kalimantan Barat
40. Dwitho Frasetiandy - Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Selatan
41. Edwin Partogi, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
42. Edy Ikhsan, Yayasan Pusaka Indonesia, Medan, Jl.Setiabudi 173E Medan.
43. Emmy Astuti, Ketua KPI Sultra
44. Erwin S Basrin, Yayasan Akar, Jl. Sukajadi No 8 Penurunan Bengkulu
45. Estu R. Fanani, Sewon Bantul Yogyakarta
46. Evie Permata Sari, Aktivis Perempuan, Jakarta
47. Farida, Direktur ELSAIN Sultra
48. Fatra Budiyanto, Direktur Yayasan Hakiki, Pekanbaru – Riau
49. Ferdinand Ismael, Disaster Management Eknas Walhi
50. Giorgio Budi I, Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim (Civil Society Forum for Climate Justice)
51. Gurgur Manurung, JL Sirsak Blok A2 Jelupang Tangerang Selatan, Banten.
52. Haitami Sulani, Ketua BPH, AMAN Bengkulu
53. Harris Palisuri, Lembaga PEREGERAKAN SULUH INDONESIA, Jalan Balikota IV / No 9 Kodya Kendari 93121 Sulawesi Tenggara
54. Hegar Wahyu Hidayat, Eksekutif Daerah Walhi Kalsel
55. Herawaty Purba, Medan
56. Herlambang Perdana WiratramanHuman Rights Law Studies, Faculty of Law, Airlangga University Dharmawangsa Dalam Selatan 4-6 Surabaya 60286
57. Hermandari, Jakarta Selatan
58. Hermayani Putera, WWF-Indonesia Program Kalimantan Barat, Jl. Dr. Rubini (d.h. Akcaya I) No. 9-A Pontianak
59. HIFSAN RAHMAN NASUTION
60. Hifsan Rahman Nasution, Otonomedia, Jl.cigadung selatan II No.7 Bandung
61. Hisma Kahman, Perkumpulan bumi sawerigading palopo, jl. dr. ratulangi no. 92 A kota palopo
62. Hubertus Samangun, ICTI-Tanimbar
63. Husnul Munadi, PD AMAN KLU
64. Ichwanto "Buyung" M.Nuch, Perkumpulan WATALA – Lampung, Jl. Teuku Umar 58/64 Penengahan Bandar Lampung
65. Idham Arsyad, Konsorsium Pembaruan Agraria, Jl. Duren Tiga No. 64 Jakarta Selatan
66. Ingan Apul Sitepu, wiraswasta, Pekanbaru
67. Isti Komah, STN, Jogjakarta
68. Itan, Mitra LH Kalteng, Jln. Virgo IV, No. 134, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
69. Iwan Nurdin, Deputi Riset dan Kampanye KPA
70. Jeanne Rosalina, Aktivis Perempuan, Jakarta
71. Jevelina P., Jl. Dewi Ratih, Karang Bang-bang, Mataram, NTB.
72. Jomi Suhendri. S Direktur Perkumpulan Qbar Padang - Sumatera Barat
73. Kahar Al Bahri, Dinamisator JATAM Kalimantan Timur
74. Kamardi Ketua Persekutuan Masyarakat Adat Lombok Utara (Perekat Ombara)
75. Kelompok Studi Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (KSBHAM) / La Ode Abidin
76. Khalid Saifullah, Direktur Eksekutif WALHI Sumatra Barat, Jl. Beringin III A No. 09 Lolong Ulak Karang Padang
77. Khalisah Khalid, SHI, Jakarta
78. Koalisi Advokasi Kebijakan Publik (KAKP) / La Ode Muh. Isa Anshari
79. L. Diana, debtWATCH Indonesia, Jl. Raya Bogor KM 19 Gg. Musholla Arrohman No. 198E RT 005/08 Jakarta Timur
80. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Baubau / La Ode Nuriadin
81. Lembaga Indonesia Peduli (LIP), Jakarta
82. Limantina Sihaloho, Pematang Siantar, Sumut
83. Limantina Sihaloho, Pematang Siantar, Sumut
84. Lita Anggraini, Semarang
85. Lolly Suhenty (Aktifis Perempuan), Koalisi Perempuan Indonesia, Jl. Siaga 1A No 25 Jakarta Selatan
86. Luluk Hikmah, KAPPALA Indonesia kawasan Kediri, Jl. Raya Kelud km 3, ds. Pandatoyo Wates, Kediri, Jatim
87. Luluk Uliyah, Jaringan AdvokasiTambang, Jakarta
88. M. Arief Maulana, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Achmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat.
89. Mahmuddin Muslim, Peneliti, Jakarta
90. Mangara Silalahi, Mahasiswa double master program, Environmental and infrastructure planning, Spatial Plan Faculty, (ITB-Bandung, University Groningen, Belanda)
91. Mastri Susilo, Direktur LEPMIL Kendari
92. Mida Saragih, Koalisi Indonesia untuk Keadilan Perikanan KIARA, Jakarta Selatan
93. Misran Lubis, Pusat Kajiand dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan-Sumatera Utara
94. Mohammad Djauhari, KpSHK, Bogor
95. Muhamad Karim, Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim
96. Mutmainah Korona, Komunitas Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Sulawesi Tengah, Jl. Cemara VI No. 6 Kelurahan Donggala Kodi, Kec. Palu Barat, Sulawesi Tengah
97. Nani Buntarian, Aktivis Perempuan, Jakarta
98. Nikmah, INFID, Jakarta
99. Norman Jiwan, Sawit Watch, Jl. Sempur Kaler No. 28 Bogor
100. Nurhidayah Solidaritas Perempuan Jabotabek
101. Nurkholis Hidayat, LBH Jakarta
102. Panca Saktiyani, Kidung – Subang
103. Perkumpulan ELSAIN / Farida
104. Perkumpulan KOTIB, Jl. Bunga Kenanga no. 2.B Medan
105. Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buton Raya / Asman Saelan
106. Perkumpulan RUMPUN, Perum Wirosaban Barat Indah No. 22 Yogyakarta
107. Pius Daren, Program Pemberdayaan Sistem Hutan Kerakyatan, Jl. 28 Oktober, Pontianak
108. Purnawan D. Negara - Universitas Widyagama Malang
109. Puspa Dewy, Solidaritas Perempuan, Jln. Siaga II no.36 Pejaten Barat, Pasar Minggu - Jakarta Selatan
110. Rakhmat Hidayat, KKI WARSI, Jl. Inu Kertapati No.12. Kel Pematang Sulur-Telanai Pura – Jambi
111. Rano Rahman, Yayasan Betang Borneo Palangkaraya
112. Ratna Dewi, Ibu Rumah Tangga, Tangerang
113. Ray Rangkuti : Masyarakat Oposisi Indonesia
114. Reza, Kordinator Kampanye dan Advokasi KRuHA, Jakarta
115. RIFIAN.K, Staf Indok LBH Medan, Jalan Hindu Nomor 12 Medan
116. Rio Ismail, aktivis, Jl.Jatipadang Raya No.5 Pasar Minggu Jakarta Selatan
117. Risma Umar, Solidaritas Perempuan
118. Rivani Noor, CAPPA, Jl Yusuf Singedikane No 10 RT 16, Telanaipura, Jambi
119. Riza Damanik, Sekjen Koalisi Indonesia untuk Keadilan Perikanan KIARA, Jakarta Selatan
120. Rizal Mahfud, AMAN Wilayah Sulawesi Tengah, Palu
121. Rujito Martowiyono, Koslata Mataram
122. S Rakhma Mary H, Direktur LBH Semarang
123. Sandra Moniaga, Pondok Labu, Jakarta Selatan
124. Saur Tumiur Situmorang, Sekretaris Eksekutif CREDO, Jl. Josep Sinaga No. 62 Parapat, SUMUT
125. Selamet Daroyni, Institut Hijau Indonesia, Jakarta
126. Serikat Petani Karawang (SEPETAK), Karawang, BAnten
127. Shaban Stiawan, Pontianak, Kalbar
128. Simpun Sampurna, PW AMAN kalimantan Tengah, Jl. Cikditiro. No.16. Palangkaraya Kalteng
129. Sinta Dewi, Konsultan gender, Jakarta
130. Sirajuddin, Ketua BPH AMAN SUL-SEL Makassar
131. Siswandi, Mahasiswa Fakusltas Ekonomi Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur
132. Siti Fikriyah Kh, SH, MS, Staff ahli DPR RI, Jakarta
133. Siti Maimunah, Koordinator JATAM, Jl.Mampang Prapatan II/30 Jakarta Selatan
134. Sofyan, Bingkai Indonesia, Jogjakarta
135. Solihin Iskandar Alam, Direktur MEDIKRA Sultra
136. Sri Wahyuni- Jakarta Selatan
137. Sukarman, koordinator Program Layar Nusantara
138. Sulistyowati Irianto, Universitas Indonesia, Jakarta
139. Suparlan, WALHI Jogjakarta, Jl. Nyi Pembayun No. 14 AKarang Samalo - Kota Gede - Jogjakarta – Indonesia
140. Suryati Simanjuntak, KSPPM Parapat, Sumatera Utara
141. Susilaningtias, HUMA, Jakarta, Jl. Jati agung no. 8, jati padang, pasar minggu, jakarta selatan
142. Susyanti Kamil, Pelaksana Sekjend SHI Sultra
143. Syamsudin Rahim, Direktur YASINTA Kendari
144. Syamsul Asinar Radjam, Petani, Desa Cihaur Kec. Simpenan Sukabumi, Jawa Barat
145. Tandiono Bawor Purbaya, Advokat Publik/PHR HUMa, Jakarta
146. Taryudi Caklid, Desa Seminai, Kab. Siak, Provinsi Riau
147. Thaufiek Zulbahary, Jln. Siaga II no.36 Pejaten Barat, Pasar Minggu - Jakarta Selatan
148. Tjatur Kukuh
149. Vonni Novita, Rawamangun, Jakarta Selatan
150. Wahyu Susilo - INFID Jakarta
151. Yati Andriyani (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan/KontraS)
152. Yohanes Yonathan Balubun, PW AMAN Wilayah Maluku, Jln. Ina Tuni No. I / 9 Kompleks Pemda Karang Panjang - Ambon.
153. Yotam Wakum,SH, Dewan Adat Biak Papua, Law Advocacy Coordinator for Papua Indigenous Peoples Human Right, Jln.Majapahit Biak Papua.
154. Yuliani, Regu Belajar Poros Cepu – Porong, Bojonegoro
155. Yuni Asriyanti, Institute for Migrant Workers (IWORK) Jakarta, Mahasiswa Pasca Sarjana STF Driyarkar
|
|
|