JATAM

Jl Mampang Prapatan 4 No 30 B Jakarta Selatan

Kampanye

Saatnya Indonesia Sejahtera Tanpa Freeport !

Ambil Alih, Tutup, Tegakkan Hukum dan Pulihkan Papua ! [Jakarta, 24 Februari 2017 – Siaran Pers Jaringan Advokasi Tambang – JATAM] – Polemik antara Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia tidak memberi ruang bagi perbincangan tentang Keselamatan Rakyat dan Lingkungan Hidup di Papua. Kisruh ini layaknya seorang tuan rumah berunding dengan maling yang menjarah rumahnya sendiri. Padahal Freeport sudah berkali-kali membangkang dari peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, pun Pemerintah Indonesia juga berkali-kali tunduk dan patuh pada keinginan Freeport.

By |February 24th, 2017|Categories: Kampanye|0 Comments

Ganjar Pranowo Telah Bertindak Sewenang-wenang dan Menciptakan Preseden Buruk bagi Penegakan Hukum di Indonesia

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” (Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI 1945) Upaya Warga Negara untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sesuai petikan Pasal Undang-Undang Dasar 1945 diatas, hari ini seutuhnya terampas oleh tindakan yang penuh dengan cacat hukum dan merupakan buah dari tindakan arogan pemerintah, pembangkangan hukum dan tindakan sewenang-wenang. Melalui website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah www.jatengprov.go.id Kamis (23/02/2017) sekitar pukul 22.34 telah diumumkan penerbitan Izin Lingkungan PT. Semen Indonesia dengan Nomor 660.1/6 Tahun 2017. Penerbitan Izin Lingkungan baru tersebut merupakan muara yang berhulu dari tindakan arogan yang cacat hukum dan sewenang-wenang.

By |February 24th, 2017|Categories: Kampanye|0 Comments

Selamatkan Karst Indonesia dari Tambang dan Pabrik Semen!

(Jakarta, 22 Februari 2017) Kawasan karst di Indonesia saat ini sedang mengalami krisis yang sangat serius. Investasi industri semen yang semakin massif menjadi ancaman utama bagi upaya pelestarian dan penyelamatan Kawasan Karst. Meningkatnya investasi di industri semen tentu tidak lepas dari kebijakan dan program pemerintah yang lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur skala besar demi memfasilitasi perputaran dan akumulasi kapital finansial. Tentu saja kondisi ini semakin memperparah krisis sosial ekologis dan memicu konflik agraria. Tidak heran penolakan rakyat terhadap industri semen ini muncul di berbagai wilayah. Sebut saja di Rembang, Pati, Kebumen, Wonogiri, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Maros, Trenggalek, Kupang, Karawang, Aceh.

By |February 24th, 2017|Categories: Kampanye|0 Comments

KESEJAHTERAAN DARI TAMBANG APAKAH MITOS? BPS PUN TAK BISA JELASKAN

Jika memang tambang menyejahterakan, maka logikanya semakin banyak tambang semakin sejahtera. Namun kenyataanya, bukan itu yang terjadi. Analisis terhadap jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) justru mengatakan sebaliknya. Jika keberadaan 1 (satu) IUP menggambarkan keberadaan 1 (satu) tambang, maka jumlah IUP yang kian banyak justru tak menggambarkan membesarnya penerimaan. Semakin banyak IUP, justru penerimaan semakin kecil. Hal ini diungkap Hendra Try Ardianto, lulusan pasca-sarjana Fisip UGM, dalam acara Ngopi dan Diskusi Hukum Negara dan Mitos Pembangunan (18/02/07).

By |February 14th, 2017|Categories: Kampanye|0 Comments

JATAM & Kaka Slank Desak Menteri Jonan Jalankan Perintah Pengadilan Cabut Izin Tambang di Pulau Bangka

Koalisi Save Pulau Bangka : Perintah Eksekusi Pengadilan Telah Keluar, Menteri ESDM Segeralah Cabut Izin Tambang PT. Mikgro Metal Perdana di Pulau Kecil, Pulau Bangka, Sekarang Juga ! Kaka Slank : Pulau kecil adalah teras rumah Indonesia, jagalah layaknya kita menjaga kebersihan teras rumah kita sendiri, jangan dilubangi, jangan dicemari oleh Tambang ! Jakarta, 13 Februari 2017, Hari ini adalah tonggak penting bagi Perjalanan panjang perjuangan warga Pulau Bangka (Sulawesi Utara) yang mempertahankan ruang hidupnya dari ancaman pertambangan. Dalam konferensi Pers di Kedai JATAM bersama Wakil dari Koalisi Save Pulau Bangka, diantaranya JATAM, Walhi, Greenpeace Indonesia, perwakilan warga Jull Takaliuang memperlihatkan kepada awak media sebuah Surat No W2.TUN1.495/HK.06/II/2017 Tentang Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

By |February 13th, 2017|Categories: Kampanye|0 Comments

Penanganan Kasus 21 Anak Tenggelam Di Lubang Tambang Batubara, Kantor Staf Presiden Mandul.

Samarinda (09/02/2017). Hampir setahun merespon laporan Jatam Kaltim tentang 21 anak meninggal di lubang tambang batubara di Kalimantan Timur, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengeluarkan berita (07/12) hasil koordinasi paling akhir Pemerintah minggu lalu (1), yang menyebut telah mendata 632 lubang tambang, memasang 459 buah tanda batas di bekas lubang tambang dan mencatat 16 kasus sudah ditangani pihak Polda Kaltim. Di lapang, selain tak diketahui kenyataannya, capaian tersebut jauh panggang dari api. Kepemimpinan KSP dalam penanganan 21 anak tenggelam di lubang tambang batubara mandul.

By |February 9th, 2017|Categories: Kampanye|0 Comments

Mewaspadai Ijon Politik Pertambangan pada Pemilukada Lembata 2017

[Kupang, 6 Februari 2017] – Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak pada Februari 2017 tidak akan menyelesaikan persoalan masyarakat di daerah tambang. Pemilukada ini tidak lebih dari sekadar ajang merebut kuasa dan jabatan bagi segelintir elit dan politisi untuk terus mengakumulasi kapital keuangan bagi diri sendiri, kelompok mereka dan partai politik. Lebih dari itu, pesta lima tahunan ini juga momentum bagi para pebisnis berbasis lahan skala besar yang sedang mencari jaminan politik dalam melanggengkan usaha mereka di daerah tambang.

By |February 7th, 2017|Categories: Kampanye|0 Comments

Mewaspadai Ijon Politik Pertambangan pada Pemilukada Serentak 2017

  Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak pada Februari 2017 tidak akan menyelesaikan persoalan masyarakat di daerah tambang. Pemilukada ini tidak lebih dari sekadar ajang merebut kuasa dan jabatan bagi segelintir elit dan politisi untuk terus mengakumulasi kapital keuangan bagi diri sendiri, kelompok mereka dan partai politik. Lebih dari itu, pesta lima tahunan ini juga momentum bagi para pebisnis berbasis lahan skala besar yang sedang mencari jaminan politik dalam melanggengkan usaha mereka di daerah tambang.

By |February 2nd, 2017|Categories: Kampanye|0 Comments

Izin Lingkungan Sudah Dibatalkan MA, Tidak Boleh Ada Lagi Sidang AMDAL.

  (Semarang  2 Februari 2017). Memperjuangkan nasib tanah leluhurnya sendiri dan lingkungan hidup di negara kita sendiri memang tidak mudah. Ancaman kehancuran lingkungan dalam arti luas, peralihan lahan pertanian menjadi wilayah tambang yang merupakan sumber penghidupan, termasuk lenyapnya sumber air kehidupan bagi manusia dan semua makhluk yang menghuni di Pegunungan Kendeng.

By |February 2nd, 2017|Categories: Kampanye|0 Comments

Aktivitas Ilegal Mining; Merusak Kawasan Taman Hutan Raya Sulteng & dan Mengancam Keberlangsungan Hidup Masyarakat Kota Palu

Sejak di bukanya aktivitas pertambangan oleh masyarakat di Kelurahan Poboya tahun 2007, dan pada tahun 2013 masyarakat mulai banyak meninggalkan wilayah tersebut, dengan berbagai macam alasan, termasuk berkurangnya kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengambil hasil dari aktivitas tersebut. Seiring dengan berkurangnya masyarakat melakukan pertambangan melahirkan perubahan baru dalam metode menambang.

By |January 31st, 2017|Categories: Kampanye|0 Comments