Home Kejahatan Korporasi

Kejahatan Korporasi

Daftar Hitam Perusahaan

1. PT. Kaltim Prima Coal (KPC)

kaltim-prima-coal

Pemilik Saham

PT. Sitrade Coal: 32,4%
Bhira Investments Limited: 30%
PT. Bumi Resources, Tbk: 13,6%%
Sangatta Holding Limited: 9.5%
Kalimantan Coal Limited: 9.5%
Kutai Timur Sejahtera: 5%
*)KPC shareholders per 31 December 2012

Induk Perusahaan

PT. Bumi Resources, Tbk 

Lokasi 

Sangatta, Kalimantan Timur

Luas Konsesi 

 90.938 ha

Alamat

M1 Building Mine Site
Sangatta, Kutai Timur
Kalimantan Timur – Indonesia
Telp: +62 549 52 1155
Fax: +62 549 52 1701
Email: info@kpc.co.id

Izin

 PKPB Generasi I

Nomor SK: 1.K/40.00/DJB/2007

 

 Peta Konsesi PT. Kaltim Prima Coal (KPC)

KPC

Fakta:
1. Perizinan
• Izin PKP2B diterbitkan ketika Pemerintahan Orde Baru berkuasa dan sama sekali tidak melibatkan warga di wilayah konsesi pertambangan.

• Skandal divestasi PT. KPC oleh PT. Bumi Resoources, Tbk.

2. Lingkungan
• Sejak diakuisisi oleh PT. Bumi Resources, Tbk dari British Petroleum dan Rio Tinto, PT. KPC sedang bermasalah dengan pencemaran lingkungan.

• Pembuangan Limbah di Sungai Sangatta.

• Terdapat kandungan logam berat di Sungai Sangatta.

• Sedimentasi sungai Sangatta akibat dari lumpur tambang (antaranews.com 18/03/13).

• Tercemarnya Sungai Bendili yang belum diolah sesuai dengan baku mutu (kaltim.tribunnews 17/01/15).

• Pencemaran air sungai di Sungai Bengalon.

• Matinya ikan-ikan di Sungai Keraitan sejak pit B PT. KPC dibuka PT. KPC peroleh Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (proper) merah terkait pengelolaan lingkungan dari BPH Provinsi Kalimantan Timur. Peringkat ini diberikan karena jebolnya tanggul di Sungai Bendili yang ‘total suspended solid’ atau TSS mencapai 4000 mg dan sudah melewati ambang batas baku mutu (antarakaltim.com, 06/06/15).

• Jebolnya settling pond dan PT. KPC melakukan kelalaian (memang disengaja) melepas limbah tambang batubara baru ke sungai (kaltim.tribunnews.com 17/01/15).

• Pencemaran udara berupa debu yang disebabkan oleh aktivitas blasting PT. KPC.

3. HAM
• Terusirnya masyarakat Dayak Basap di Desa Keraitin, Kec. Bengalon melalui program resettlement. Pemindahan warga ini dengan pemaksaan, intimidasi dan tekanan oleh pihak PT. KPC.

• Disamping buruknya pengelolaan lingkungan, pihak BLH Provinsi Kalimantan Timur memberikan profer merah kepada PT. KPC karena adanya keluhan masyarakat Desa Keraitan, Kecamatan Bengalon, Kutim terkait pembebasan lahan untuk pertambangan belum kunjung selesai dan menimbulkan keresahan.

4. Korupsi
• Pada bulan Oktober 2003, PT. Bumi Resources, Tbk mengakuisisi PT. KPC 100% dari British Petroleum dan Rio Tinto. Akuisisi tersebut meninggalkan skandal divestasi dan korupsi.

• Pengambilalihan PT. KPC oleh PT. Bumi Resources, Tbk merupakan skandal korupsi terbesar.

• Kasus pengemplangan Pajak senilai Rp. 1,5 Triliun (bisnis.tempo.co).

• Skandal penyuapan, utang, penyimpangan keuangan dan transaksi yang mencurigakan.

• Pada Agustus 2014, lembaga pemeringkat Moody’s merilis bahwa induk perusahaan PT. KPC yakitu PT.Bumi Resources, Tbk dinyatakan gagal (default) dalam pembayaran obligasi yang telah jatuh tempo dan perusahaan dengan performa likuiditas paling buruk di Indonesia.

• Liabilitas PT. Bumi Resources, Tbk pada laporan keuangan kuartal I/2015 emiten grup Bakrie, PT. Bumi Resources, Tbk mencatatkan utang jangka panjang jatuh tempo tahun ini sebesar US$ 3,57 Miliar atau senilai Rp. 47, 48 Triliun. Sementara utang jangka pendek mencapai US$ 5,29 Miliar atau setara dengan Rp. 70, 35 Triliun.

• Korupsi penjualan dan pengalihan 5% saham milik Pemkab Kutai Timur di PT. KPC oleh Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD Kutim. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diketahui angka kerugian negara ditaksir dari Rp 576 miliar menjadi Rp 609 miliar.

5. Sosial-Ekonomi
• Semakin tingginya biaya hidup akibat krisis listrik dan Air di sekitar kawasan pertambangan PT. KPC.

• Warga kesulitan mendapatkan pasokan air bersih sejak air sungai tercemar.

• Beban kerja perempuan semakin tinggi karena lingkungan yang tercemar, misalnya kaum perempuan tidak bisa lagi menggunakan air sungai untuk air minum, memasak, mencuci dan mandi.

• Terjadi krisis pangan akibat pencemaran sungai dan kawasan DAS. Sumber pangan nabati sudah tidak bisa didapatkan lagi dari sungai dan kawasan daerah aliran sungai (DAS). Oleh karena itu, warga membelinya dari luar sehingga membuat biaya ekonomi menjadi tinggi.

6. Kecelakaan Kerja
• Kecelakaan warga bernama Charles Toding Allo tertabrak dump truck milik PT. KPC (kaltim.tribunnews.com 22/05/15).

 

2. PT. Kideco Jaya Agung

download

Pemilik Saham

PT. Indika Energy, Tbk (46%); SAMTAN Co. Ltd (49%); PT. Muji Inti Utama (5%). 

Induk Perusahaan 

Samtan Co. Ltd. Korea Selatan 

Lokasi 

Kabupaten Paser, Kalimantan Timur 

Luas Konsesi

50. 921 ha  

Produksi Batubara 

Tahun 2012: 34 juta ton; Tahun 2013: 37 juta ton. 

Alamat 

Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav 9-11, Menara Mulia 17th Floor Room 1701, Karet Semanggi DKI Jakarta 12930 

 Izin

PKP2B Generasi I (J2/Ji.DU/40/82 14 September 1982) 

Nomor SK (Perpanjangan) : 638.K/30/DJB/2011

  Peta Konsesi PT. KIDECO JAYA

Picture1

Fakta:

1. Perizinan
• Izin PKP2B diterbitkan ketika Pemerintahan Orde Baru berkuasa dan sama sekali tidak melibatkan warga di sekitar wilayah konsesi pertambangan.

• Terdapat sengketa jual beli lahan dengan perkebunan sawit PT. Indokarya Gema Sakti. Kasus tersebut ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri (19 Mei 2015).

• PT. Kideco Jaya Agung mengklaim lahan milik warga Dayak Paser. Perusahaan menggugat keabsahan kepemilikan lahan secara perdata. Namun putusan hakim menolak gugatan perusahaan dan menerima sebagian eksepsi dari warga, pada 30 Mei 2013 melalui putusan nomor 23/pdt.G/2012/PN.TG.

2. Lingkungan
• Di tahun 2009, Presiden Direktur PT. Kideco Jaya Agung, Kim Dal Soo menjadi tersangka dalam kasus penyalahgunaan lahan Cagar Alam Teluk Adang seluas 11,7 ha untuk penampungan limbah dan penumpukan batubara, karena melanggar UU Kehutanan No. 43 tahun 2009 serta UU tentang Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Pada akhir Januari 2013 MA menjatuhkan vonis satu tahun penjara. Namun Departemen Kehutanan mengeluarkan peta reposisi baru area pertambangan PT. Kideco Jaya Agung yang dinyatakan di luar area konservasi Cagar Alam Teluk Adang Kabupaten Paser. Perkembangan kasus ini yang membuat mandeknya proses penyidikan kepolisian.

• Kasus pencemaran dan kerusakan kawasan Sungai Kandilo, sungi terpanjang di Kabupaten Paser. Warga Desa Biu terpaksa menerima relokasi yang dilakukan oleh PT. kideco Jaya Agung, karena kampung mereka yang letaknya berada di pinggiran Sungai Kandilo sudah tidak layak lagi untuk dihuni. Di kampung yang baru tersebut, warga Desa Biu mendapat jatah pasokan air melalui pipa yang hanya mengalir dua kali seminggu. Menurut penuturan warga, ketika hujan turun, limbah dari kolam penampungan dibuang langsung ke sungai. Air sungai berubah warna menjadi kopi susu, bahkan tak jarang berwarna kehitaman.

• Bencana banjir yang semakin sering terjadi, bahkan lebih dari tiga kali dalam setahun, akibat semakin rusaknya sungai Samurangau dan Biu. Genangan banjir merusak kebun dan tanaman warga karena bercampur dengan lumpur dan limbah tambang.

3. HAM
• Terjadinya perampasan lahan oleh PT. Kideco Jaya Agung seluas 598 Ha milik Masyarakat Adat Dayak Paser di Desa Songka, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. (2009)

• Kriminalisasi warga yang menyelenggarakan upacara adat Balian (16-20 Juni 2014). PT. Kideco Jaya Agung beranggapan bahwa penyelenggaraan upacara adat tersebut mengganggu dan merintangi jalannya kegiatan perusahaan. Warga yang dikriminalisasi adalah Noorhayati, ahli waris pemilik lahan di Desa Songka, Kab. Paser yang didakwa dengan pasal 162 UU Minerba No. 4 Tahun 2009.

• Terjadinya intimidasi dan teror yang dilakukan oleh aparat keamanan dan pihak perusahaan terhadap warga dalam kasus sengketa lahan dengan Masyarakat Adat Dayak Paser.

• Proses pembebasan lahan dan ganti rugi dilakukan secara sepihak oleh PT. Kideco Jaya Agung.

• Sejak menambang pada 1982, Kideco telah menggusur tanah keramat masyarakat adat Dayak Paser, sekitar 27.000 hektar lahan digusur, mereka dilarang berkebun atau melakukan kegiatan produktif lainnya.

4. Korupsi
• Pada tahun 2003 PT. Kideco Jaya Agung digugat oleh Pemprov Kalimantan Timur dan Pemkab. Paser ke Pengadilan Negeri Balikpapan karena tidak melakukan divestasi. Menurut penggugat PT. Kideco Jaya Agung telah melanggar Keputusan Presiden (Keppres) No. 49/1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara dan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar US$377 Juta kepada PT. Kideco Jaya Agung.

• PT. Kideco Jaya Agung melakukan gratifikasi kepada 16 anggota Komisi III DPRD Kaltim dengan pembagian uang saku sebesar US$ 16. 000. Uang tersebut diberikan pada 31 Mei 2010 di Bandara Sepinggan sebelum bertolak ke Korea Selatan untuk kunjungan Kerja. Kasus ini terkuak karena laporan beberapa penerima gratifikasi yang melaporkan ke KPK. (16 Juni 2010).

5. Sosial-Ekonomi
• Perubahan tatanan sosial ekonomi di area konsesi PT. Kideco Jaya Agung akibat dari perampasan lahan dan pengusiran masyarakat setempat dari desanya.

• Terbatasnya akses masyarakat dalam memanfaatkan lahan akibat sengketa dengan pihak perusahaan.

• Ancaman hilangnya budaya dan kearifan lokal Masyarakat Adat Dayak Paser akibat perubahan sosial ekonomi yang dibawa oleh industri tambang dan ancaman kriminalisasi.

• Warga Desa Biu, Kecamatan Muara Samu, yang direlokasi oleh PT. Kideco Jaya Agung, terpaksa menggantungkan kebutuhan airnya kepada pasokan dari perusahaan. Sungai Kandilo yang selama ini dijadikan andalan warga untuk konsumsi air dan MCK, hancur akibat aktifitas penambangan batubara PT. Kideco Jaya Agung. Warga yang tinggal di pinggiran Sungai juga terpaksa pindah ke kampung baru yang disiapkan oleh perusahaan.

• Meningkatnya pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air dengan membeli air bersih dan membangun tendon penampungan air.

• Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Paser yang selama ini berantung pada pasokan air dari Sungai Kandilo, terpaksa merugi karena air Sungai kandilo yang tercemar oleh aktifitas pertambangan PT. Kideco Jaya Agung. Biaya produksi membengkak hingga empat kali lipat sejak tahun 2004, sehingga memaksa PDAM menggunakan bahan kimia penjernih air empat kali lipat dari biasanya.

• Operasi tambang PT. Kideco Jaya Agung yang telah mencemari sungai Kandilo, memaksa warga di lima kampung yang dilalui sungai Kandilo untuk “bedol kampung”, walaupun Kelima kampung itu sebenarnya tidak berada di sekitar atau di dalam konsesi Kideco. Kelima kampung tersebut; Suateng, Damit, Bekoso, Lempesu dan Suweto pindah sejauh 210 Km dari kampung mereka yang lama.

6. Kecelakaan Kerja
• Pada tahun 2010 PT. Kideco Jaya Agung diberi peringatan keras dan penutupan sementara dari aktifitas pertambangan sehubungan dengan tewasnya lima karyawannya dalam kecelakaan kerja. Sebelumnya telah terjadi kecelakaan berturut-turut.

• 25 Februari 2014, dua pekerja PT. Pama Persada Nusantara (kontraktor PT. Kideco Jaya Agung) tewas dalam kecelakaan di hauling coal road Km 6.

3. Laporan Komnas HAM Tentang Pelanggaran HAM Dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batubara di Kalimantan Timur, 21 November 2016

cover-depanBuku ini disusun oleh Komnas HAM, Jatam, dan Koalisi Advokasi Kasus Lubang Tambang Kalimantan Timur berdasarkan hasil advokasi bertahun-tahun yang dilaksanakan bersama oleh lembaga-lembaga yang terlibat di dalam Tim untuk mengungkapkan fakta-fakta telah terjadinya dampak yang serius dari kegiatan Korporasi di bidang pertambangan di Kalimantan Timur.

Sampai dengan disusunnya buku ini, setidak-tidaknya telah terdapat 25 korban meninggal dunia yang sebagian besar adalah anak-anak, kerusakan lingkungan berupa perubahan kontur alam menjadi lubang-lubang yang seharusnya dilakukan penimbunan kembali untuk pemulihan lingkungan hidup dan memberikan jaminan keamanan bagi warga sekitar.

Ketidakseriusan Pemerintah dan Korporasi tergambar dalam buku ini terutama dalam Bagian III yang menuliskan kronologis dan indentitas para korban serta upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh keluarga korban untuk mendapatkan keadilan yang belum pernah bisa diwujudkan.

Harapan kami, penulisan buku ini dapat memberitakan tentang keadaan sebenarnya yang dialami para korban dan kerusakan lingkungan sehingga kedepan dapat diambil langkah-langkah yang konstruktif bagi pemenuhan hak atas keadilan bagi korban dan pemulihan lingkungan secara efektif.

Untuk lebih lanjut silahkan (Unduh)

4. Indonesian National Human Right Commision’s report of Human Right Abuses on Abandoned Coal Pit Mining Case in East Kalimantan, November 21, 2016

cover-depanThis book is drafted by National Commision on Human Rights (Komnas HAM), JATAM, and the Coalition for Advocating Against Mining Pit Cases based on many years advocacy. The advocacy itself, which conducted by institutions that involved in the Team, aimed for exposing facts upon serious impact of corporateaction in mining sector in East Kalimantan.

Up until the formulation of this book, at least 25 people, mostly children, had to died as the consequence of environmental degradation which caused by the change of landscape countour due to mining activity. This condition can be prevented if the the pit immediately backfilled in order to restire environment
and to provide security for local residents.

The neglience of government and corporation can be shown in this book, particularly in chapter III, through describing chronology and exposing identities of the victims. This books also illuminate several efforts that being made by the family of the victim to obtain justice which have never been able to be realized.

Hopefully, this book can inform the real situation that experienced by the victim and also the environmental degradation that caused by mining industry. Hence, in the future we will be able to create constructive path for restoring the righs to get justice for the victims and also environmental recovery effectively.

For download full report,please click (Download)