Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara yang sempat rusuh, Rabu (6/3/2019), disinyalir akibat akumulasi kekecewaan masyarakat menolak kehadiran tambang di Pulau Wawonii.
“Aksi pada 6 Maret lalu itu, dilakukan warga Pulau Wawonii dan mahasiswa, mendesak dan menuntut Gubernur Sulteng Tenggara untuk mencabut 15 izin tambang di Pulau Wawonii,” ujar Kepala Kampanye Jatam Melky Nahar kepada Tirto, Selasa (12/3/2019).
Sejak 2007, menurut Melky, masyarakat bersama mahasiswa menolak kehadiran tambang di Pulau Wawonii yang diterbitkan oleh bupati saat itu, Lukman Abunawas secara sepihak tanpa proses sosialisasi terlebih dahulu kepada warga.
“Izin-izin itu diterbitkan sepihak oleh Bupati, dan rentan dengan praktik koruptif,” tuturnya.
Lebih dari itu, menurut Melky, penolakan proyek tambang tersebut juga dinilai masyarakat mengancam penghidupan mereka. Masyarakat lokal menggantungkan hidupnya pada pertanian dan perkebunan, perikanan dan kelautan, serta pariwisata.
“Masyarakat Wawonii kemudian terus melawan, meski dalam sejarah perjuangan mereka, kerap diintimidasi, dilecehkan, ditembak aparat keamanan,” ujarnya.
Sejauh ini Jatam, menurut Melky, terus berkoordinasi dengan para organisasi gerakan yang berada di sana sembari memperkuatnya dengan kajian-kajian.
“Jatam lebih pada penguatan kajiannya sih. Terutama terkait tambang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Belum turun langsung ke Kendari untuk aksi bersama,” pungkasnya.
Sumber: Tirto
![AKTOR DI BALIK OMNIBUS LAW [1]
Ada sebuah desain besar yang dipersiapkan sejak awal rezim ini terbentuk untuk mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan rakyat dan kekayaan alam Indonesia. Ini wajar sekali terjadi kalau melihat bagaimana rekatnya relasi para penyusun undang-undang ini dengan pelaku usaha, bahkan mereka sendiri merupakan pebisnis yang akan diuntungkan dari terbitnya Omnibus Law.
Penelusuran kami mencatat setidaknya 57% anggota panja sendiri merupakan pelaku usaha. Selain itu, kami juga menemukan bahwa sebagian dari barisan para aktor ini pernah tercatat sebagai mantan tim sukses dan tim kampanye pada Pemilihan Presiden 2019 lalu.
Keberadaan, peran dan fungsi mereka dalam satgas dan panja kental dengan konflik kepentingan, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan dan kebijakan yang tidak berdasar pada kepentingan publik, tetapi hanya memastikan jaminan hukum atas keberlanjutan dan keamanan bisnis mereka sendiri.
#MosiTidakPercaya](https://scontent-cgk1-1.cdninstagram.com/v/t51.29350-15/120948377_184498343139989_841816101606940670_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=2&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=hw1pUMTeKZAAX9kKmIr&_nc_ht=scontent-cgk1-1.cdninstagram.com&oh=7f3db7dc96d8df6c4d8dfe88fa0e7fcf&oe=5FBAE899 "AKTOR DI BALIK OMNIBUS LAW [1]
Ada sebuah desain besar yang dipersiapkan sejak awal rezim ini terbentuk untuk mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan rakyat dan kekayaan alam Indonesia. Ini wajar sekali terjadi kalau melihat bagaimana rekatnya relasi para penyusun undang-undang ini dengan pelaku usaha, bahkan mereka sendiri merupakan pebisnis yang akan diuntungkan dari terbitnya Omnibus Law.
Penelusuran kami mencatat setidaknya 57% anggota panja sendiri merupakan pelaku usaha. Selain itu, kami juga menemukan bahwa sebagian dari barisan para aktor ini pernah tercatat sebagai mantan tim sukses dan tim kampanye pada Pemilihan Presiden 2019 lalu.
Keberadaan, peran dan fungsi mereka dalam satgas dan panja kental dengan konflik kepentingan, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan dan kebijakan yang tidak berdasar pada kepentingan publik, tetapi hanya memastikan jaminan hukum atas keberlanjutan dan keamanan bisnis mereka sendiri.
#MosiTidakPercaya")
