Sejak di bukanya aktivitas pertambangan oleh masyarakat di Kelurahan Poboya tahun 2007, dan pada tahun 2013 masyarakat mulai banyak meninggalkan...
Menggugat Kebijakan Menteri ESDM Tentang Relaksasi Ekspor Bahan Mineral Mentah & Olahan Serta Pemberian Perpanjangan PT Freeport Indonesia dan Kontrak...
Beredarnya tawaran dari sebuah perusahaan yang menjadi mitra PT Bumi Suksesindo (PT BSI) untuk mengadakan seminar dunia kemahasiswaan, ditanggapi...
(Jakarta, 25 November 2016) Tuntutan masyarakat Dongi, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur untuk menyambungkan kembali aliran listrik yang diputus...
Nomor: Istimewa Perihal: Surat Protes atas Penggusuran Paksa Desa Sukamulya untuk Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Lampiran: Kronologi Kasus Kepada...
(7 November 2016, Marrakech) Saat ini telah diakui bahwa apabila tidak ada aksi-aksi nyata untuk mencegahnya, maka perubahan iklim merupakan...
Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi | Direktur WALHI NTT Sudah lima tahun terakhir ini Wai Humba disepakati sebagai gerakan inspirasi penyatu...
– Kawasan Wisata Pantai Pulau Merah di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi kembali dilandar banjir lumpur setelah...
Foto: beritajatim.com Pakar Geologi dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Dr Eko Teguh Paripurno mengingatkan...
Jakarta, 23/8/16 - Banjir lumpur yang melanda kawasan wisata Pantai Pulau Merah, Kabupaten Banyuwangi, dalam dua pekan terakhir tidak lepas...
![AKTOR DI BALIK OMNIBUS LAW [1]
Ada sebuah desain besar yang dipersiapkan sejak awal rezim ini terbentuk untuk mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan rakyat dan kekayaan alam Indonesia. Ini wajar sekali terjadi kalau melihat bagaimana rekatnya relasi para penyusun undang-undang ini dengan pelaku usaha, bahkan mereka sendiri merupakan pebisnis yang akan diuntungkan dari terbitnya Omnibus Law.
Penelusuran kami mencatat setidaknya 57% anggota panja sendiri merupakan pelaku usaha. Selain itu, kami juga menemukan bahwa sebagian dari barisan para aktor ini pernah tercatat sebagai mantan tim sukses dan tim kampanye pada Pemilihan Presiden 2019 lalu.
Keberadaan, peran dan fungsi mereka dalam satgas dan panja kental dengan konflik kepentingan, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan dan kebijakan yang tidak berdasar pada kepentingan publik, tetapi hanya memastikan jaminan hukum atas keberlanjutan dan keamanan bisnis mereka sendiri.
#MosiTidakPercaya](https://scontent-cgk1-1.cdninstagram.com/v/t51.29350-15/120948377_184498343139989_841816101606940670_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=2&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=hw1pUMTeKZAAX9kKmIr&_nc_ht=scontent-cgk1-1.cdninstagram.com&oh=7f3db7dc96d8df6c4d8dfe88fa0e7fcf&oe=5FBAE899 "AKTOR DI BALIK OMNIBUS LAW [1]
Ada sebuah desain besar yang dipersiapkan sejak awal rezim ini terbentuk untuk mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan rakyat dan kekayaan alam Indonesia. Ini wajar sekali terjadi kalau melihat bagaimana rekatnya relasi para penyusun undang-undang ini dengan pelaku usaha, bahkan mereka sendiri merupakan pebisnis yang akan diuntungkan dari terbitnya Omnibus Law.
Penelusuran kami mencatat setidaknya 57% anggota panja sendiri merupakan pelaku usaha. Selain itu, kami juga menemukan bahwa sebagian dari barisan para aktor ini pernah tercatat sebagai mantan tim sukses dan tim kampanye pada Pemilihan Presiden 2019 lalu.
Keberadaan, peran dan fungsi mereka dalam satgas dan panja kental dengan konflik kepentingan, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan dan kebijakan yang tidak berdasar pada kepentingan publik, tetapi hanya memastikan jaminan hukum atas keberlanjutan dan keamanan bisnis mereka sendiri.
#MosiTidakPercaya")
