Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Sulawesi Tengah menemukan adanya indikasi pelanggaran Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah oleh Bupati Donggala Kasman Lassa...
Kabar baik bagi warga Sulut khususnya Pulau Bangka dari Mahkamah Agung (MA) tentang perkara tambang Bangka. Setelah Ijin Usaha Pertambangan...
Suasana di Auditorium Untag Banyuwangi saat berlangsungnya Seminar Nasional “Peran Teknologi dalam Pengembangan Kawasan Pesisir untuk...
Jaringan Advokasi Tambang memberikan penghargaan kepada individu yang konsisten berjuang menolak kesewenang-wenangan operasi tambang di berbagai daerah. Ini untuk menghargai...
Dalam rangka menyambut Hari Anti Tambang pada 29 Mei 2015 mendatang, mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kuliah di...
![AKTOR DI BALIK OMNIBUS LAW [1]
Ada sebuah desain besar yang dipersiapkan sejak awal rezim ini terbentuk untuk mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan rakyat dan kekayaan alam Indonesia. Ini wajar sekali terjadi kalau melihat bagaimana rekatnya relasi para penyusun undang-undang ini dengan pelaku usaha, bahkan mereka sendiri merupakan pebisnis yang akan diuntungkan dari terbitnya Omnibus Law.
Penelusuran kami mencatat setidaknya 57% anggota panja sendiri merupakan pelaku usaha. Selain itu, kami juga menemukan bahwa sebagian dari barisan para aktor ini pernah tercatat sebagai mantan tim sukses dan tim kampanye pada Pemilihan Presiden 2019 lalu.
Keberadaan, peran dan fungsi mereka dalam satgas dan panja kental dengan konflik kepentingan, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan dan kebijakan yang tidak berdasar pada kepentingan publik, tetapi hanya memastikan jaminan hukum atas keberlanjutan dan keamanan bisnis mereka sendiri.
#MosiTidakPercaya](https://scontent-cgk1-1.cdninstagram.com/v/t51.29350-15/120948377_184498343139989_841816101606940670_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=2&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=hw1pUMTeKZAAX9kKmIr&_nc_ht=scontent-cgk1-1.cdninstagram.com&oh=7f3db7dc96d8df6c4d8dfe88fa0e7fcf&oe=5FBAE899 "AKTOR DI BALIK OMNIBUS LAW [1]
Ada sebuah desain besar yang dipersiapkan sejak awal rezim ini terbentuk untuk mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan rakyat dan kekayaan alam Indonesia. Ini wajar sekali terjadi kalau melihat bagaimana rekatnya relasi para penyusun undang-undang ini dengan pelaku usaha, bahkan mereka sendiri merupakan pebisnis yang akan diuntungkan dari terbitnya Omnibus Law.
Penelusuran kami mencatat setidaknya 57% anggota panja sendiri merupakan pelaku usaha. Selain itu, kami juga menemukan bahwa sebagian dari barisan para aktor ini pernah tercatat sebagai mantan tim sukses dan tim kampanye pada Pemilihan Presiden 2019 lalu.
Keberadaan, peran dan fungsi mereka dalam satgas dan panja kental dengan konflik kepentingan, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan dan kebijakan yang tidak berdasar pada kepentingan publik, tetapi hanya memastikan jaminan hukum atas keberlanjutan dan keamanan bisnis mereka sendiri.
#MosiTidakPercaya")
