Hasil Uji Lab Sungai Malinau Tak Kunjung Dibuka Ke Publik, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Dan Polda Kaltara Digugat Warga.

(Tarakan dan Jakarta, 09 Agustus 2021) Masih jelas terekam dalam ingatan warga di Provinsi Kalimantan Utara terkait dengan peristiwa Lima Bulan lalu, Jebolnya tanggul penampung limbah pertambangan batubara, Kolam Tuyak milik PT. Kayan Putra Utama Coal (KPUC) yang menumpahkan dan menggelontorkan limbah tambang ke dalam sungai utama di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara yakni Sungai Malinau pada minggu malam 7 Februari 2021.

Peristiwa tersebut menguatkan dugaan pencemaran Sungai Malinau, mulai dari perubahan warna, meningkatnya kekeruhan hingga matinya ikan dan udang disungai tersebut. Sungai Malinau diduga tercemar berat dan di ikuti dengan penghentian layanan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Apa’ Mening sejak 8 Februari 2021.

Warga dari 14 desa terdampak terganggu akses terhadap air bersih dan penghidupan yang bergantung pada sungai ini, sehingga terpaksa menadah air hujan untuk memenuhi kebutuhan mereka pada air bersih kala itu. Adapun desa-desa tersebut antara lain Sengayan, langap, Long loreh, Gongsolok, Batu kajang, Setarap, Setulang, Setaban, masuk juga ke desa-desa di sepanjang DAS Mentarang yakni Lidung keminci, pulau sapi sampai DAS sesayap, desa tanjung lapang, kuala lapang, malinau hulu dan malinau kota.

Berdasarkan penelusuran rekaman dan berita di berbagai media yang dilakukan oleh Warga, JATAM dan Pemohon informasi Publik, ditemukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara dan Pihak Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara telah menurunkan Tim untuk melakukan Investigasi dan mengambil sampel air sungai malinau yang tercemar dan akan mengujinya berdasarkan baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pertambangan batu bara untuk mengetahui tingkat kategori pencemaran. (Pemberitaan Media Saat itu Terlampir)

Hasil uji sampel dan hasil investigasi oleh badan pemerintah dan penegak hukum tersebut wajib dibuka secara transparan kepada publik karena nilai informasinya yang sangat penting berkaitan dengan kepentingan hajat hidup dan keselamatan masyarakat atau orang banyak.

Oleh karenanya informasi tersebut masuk dalam kualifikasi data dan informasi sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa: “Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum”;

Lebih jauh dari itu, sesungguhnya hak atas informasi publik adalah merupakan hak dasar atau fundamental rights yang dijamin pemenuhannya dalam Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 Pasal 28 (f) maupun dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada Pasal 19 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28 F UUD NRI 1945:
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;

 

Pasal 19 UDHR:
“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)”;

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka salah satu warga Kalimantan Utara, yang merupakan aktivis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Utara, bernama Andry Usman mengajukan permohonan informasi publik terkait hasil investigasi dan hasil uji laboratorium sampel air sungai malinau yang tercemar air limbah tambang, akibat jebolnya tanggul tambang PT. KPUC sebagaimana telah di jelaskan di atas.

Dalam perjalanannya mengajukan permohonan informasi publik, badan publik atau instansi yang dimohonkan yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, dan Polda Kalimantan Utara tidak menjawab dan mengabaikan permohonan informasi yang diajukan.

Meskipun terdapat satu tanggapan yang diperoleh pemohon yakni dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara, melalui surat tertanggal 04 Mei 2021, namun tanggapan tersebut tidak menjawab sesuai dengan yang diminta atau tidak menjawab sebagaimana permohonan Pemohon.

Oleh kerenanya, Pemohon mengajukan sengketa Informasi Publik dengan pihak DLH Kabupaten Malinau, DLH Provinsi Kalimantan Utara dan Polda Kalimantan Utara selaku Termohon.

Gugatan Informasi ini resmi telah didaftarkan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada 14 Juli 2021. Kami menyerukan kepada publik untuk memantau, terlibat dan bersolidaritas dalam proses gugatan informasi ini, demi terpenuhinya hak atas informasi bagi warga Kalimantan Utara dan Kabupaten Malinau, Khususnya Desa-desa utama yang terdampak akibat kelalaian Pertambangan Batubara PT. KPUC.

Masyarakat Kaltara berhak tahu apa hasil dari uji laboratorium dan hasil investigasi badan-badan
pemerintah dan penegak hukum yang telah digaji dari uang negara tersebut, Gubernur Kaltara sebagai Pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi harus memberikan teladan bahwa Informasi pencemaran adalah informasi terbuka yang harus diberikan kepada publik, bukan untuk disembunyikan.

Narahubung ;
Andry,
Pemohon/Penggugat – JATAM Kaltara ; +62 822-5041-9406
Mohd. Aswan, Ketua Ekskutif Kota Tarakan LMND ; +62 812-5487-5544
Muhamad Jamil, Kepala Divisi Hukum dan Advokasi JATAM Nasional ; +62 821-5647-0477

 

Lampiran Berita Media

  1. DLH Malinau Frent Tomi Lukas telah Menurunkan Tim Investigasi, termasuk uji kualitas pencemar air ke TSS, BOD dan COD. Dapat dikases pada tautan https://kaltara.prokal.co/read/news/36147-sungai-malinau-tercemar-limbah-tambang (terakhir diakses pada 04 Agustus 2021)
  2. Polda Kaltara: Terkait kasus pencemaran sungai yang berasal dari jebolnya tanggul penampungan limbah PT KPUC dan akibatkan PDAM hentikan layanan air bersih, Kapolda Kaltara perintahkan jajarannya agar segera dibentuk tim penyelidikan. Agus Nugraha menjelaskan, saat ini kasus tersebut telah ditangani oleh tim khusus Polda Kaltara. Termasuk menguji sampel air di laboratorium forensik. “Saat ini sudah ditangani dan diserahkan ke Polda Kaltara ,” Dapat diakses pada: https://kaltara.tribunnews.com/2021/02/25/tindak-lanjutsungai-malinau-yang-tercemar-limbah-investigasi-kolam-tuyak-ditangani-polda-kaltara (terakhir diakses pada 04 Agustus 2021)