[Kendari, 29 Juli 2019] – Pada 19 Juli 2019, tiga warga Wawonii, masing-masing Amin L (55), Labaa (78), dan Wa Ana (37) menerima surat panggilan dari pihak Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang berisi Undangan Klarifikasi atas dugaan tindak pidana dalam bidang pertambangan Mineral dan Batubara yang diduga terjadi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gema Kreasi Perdana di Desa Sukarela Jaya, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan.

Merespons surat panggilan tersebut, pada 29 Juli 2019, ketiga warga Wawonii yang didampingi Kuasa Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSBW), dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), memenuhi surat panggilan pihak kepolisian dengan mendatangi Polda Sulawesi Tenggara untuk memberikan klarifikasi atas dugaan tindak pidana, sebagaimana yang tercantum dalam surat pihak kepolisian yang diterima warga.

Dilaporkannya tiga warga Wawonii di atas,  diduga dilakukan pihak PT Gema Kreasi Perdana (GKP), sebuah perusahaan tambang yang keberadaannya sedari awal mendapat penolakan dari warga, terutama tiga warga terlapor di atas, juga beberapa pemilik lahan yang lain di Wawonii.

Dilaporakannya warga tersebut, menggunakan Pasal 162 UU Mineral dan Batubara No 4 Tahun 2009 tentang “setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Dugaan tindak pidana menghalang-halangi, sebagaimana yang tertuang dalam surat pihak kepolisian tersebut, adalah mengada-ada, tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya. Sebab, ketiga warga di atas adalah pemilik sah atas tanah-tanah tersebut, yang kemudian diklaim telah dibeli pihak perusahaan.

Warga, atas nama Labaa dan Wa Ana, misalnya, masing-masing telah mengolah lahan itu selama 35 tahun terakhir. Demikian juga warga atas nama Amin, telah mengolah lahan itu selama 31 tahun. Ketiga warga di atas juga ta’at membayar pajak.

Bahkan, dalam rentang waktu puluhan tahun itu, tak pernah sekalipun terjadi konflik penguasaan atas lahan, baik sesama warga maupun dengan pihak lain. Justru ketika PT GKP masuk, konflik itu muncul, akibat dugaan upaya penerobosan yang dilakukan perusahaan, berikut sebagian kecil warga yang mengklaim lahan milik orang lain untuk dijual ke pihak perusahaan.

Atas kondisi itu, tiga warga di atas, termasuk warga lain yang lahannya terancam, menginisiasi untuk menjaga lahannya masing-masing sejak 10 Juni hingga saat ini dari upaya penyerobotan pihak perusahaan. Akibatnya, warga tidak lagi bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, tetapi waktu dihabiskan hanya untuk menjaga lahan masing-masing dari upaya penyerobotan tersebut.

Selain tiga warga di atas, tiga warga Desa Sukarela Jaya lainnya, masing-masing atas nama Idris (L), Sardin (L), dan Masa Udin (L) juga menerima surat Undangan Klarifikasi dari Kasat Reskrim Polres Kendari pada 27 Juli 2019. Warga atas nama Idris dilaporkan atas dugaan Tindak Pidana Penganiayaan dan Tindak Pidana Pengancaman. Sementara dua warga lainnya, Sardin dan Masa Udin terkait dugaan Tindak Pidana Pengancaman.

Sebelumnya, warga atas nama Idris telah lebih dulu melapor ke Kapolsek Waworete pada 17 Juli 2019 atas dugaan penyerobotan lahan miliknya seluas sekitar 101 m2 yang dilakukan PT Gema Kreasi Perdana pada 16 Juli 2019 lalu. Laporan ini belum ditindaklanjuti pihak kepolisian, hingga Idris mendapat surat dari pihak Polres Kendari  pada 27 Juli atas tuduhan melakukan penganiayaan dan pengancaman.

Banyaknya warga penolak tambang yang dilaporkan ke pihak kepolisian, berikut gerak cepat polisi dalam memproses laporan tersebut, mengindikasikan posisi dan sikap polisi yang cenderung didikte perusahaan tambang ketimbang hadir untuk melindungi masyarakat yang lahan-lahannya terus terancam pihak perusahaan tambang.

Bahkan, pemerintah daerah, mulai dari Desa, Camat Wawonii Tenggara, Bupati Konawe Kepulauan, hingga Gubernur Sulawesi Tenggara tampak masa bodoh, membiarkan upaya perampasan lahan ini terus berlangsung. Parahnya, Gubernur Ali Mazi, bukannya berpihak kepada masyarakat, justru mengambil sikap laiknya juru bicara perusahaan tambang dengan membantah tindakan penyerobotan lahan masyarakat oleh perusahaan tambang.

Untuk itu, kami mendesak dan menuntut:

  1. Mendesak Komnas HAM segera turun tangan ke Pulau Wawonii (Kabupaten Konawe Kepulauan) guna melakukan penyelidikan atas dugaan tindakan kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan pihak perusahaan tambang.
  2. Mendesak dan menuntut Kapolri RI untuk segera memerintahkan Kapolda Sulawesi Tenggara dan Kapolres Kendari agar hentikan seluruh upaya pemidanaan bagi warga penolak tambang di Wawonii, berikut segera tarik seluruh pasukan kepolisian yang selalu mengkawal aktivitas perusahaan tambang.
  3. Mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk turun tangan, menyelamatkan pesisir dan pulau kecil Wawonii yang sedang dikepung oleh 11 perusahaan tambang.
  4. Mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera ke Wawonii, menginvestigasi seluruh kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan yang diduga dilakukan pihak perusahaan tambang.

 

Narahubung:

Labaa – Warga Desa Sukarela Jaya – 085242430458

Edy Kurniawan – LBH Makassar – 085395122233

Mando Maskuri – FRSBW – 081341714199

Melky Nahar – JATAM – 081319789181