Ide pemindahan ibu kota negara (IKN) dilontarkan Joko Widodo pada 29 April 2019, menjelang sidang sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK), atau hanya berselang 12 hari setelah pencoblosan pemilu presiden pada 17 April 2019.

Kajian mendalam atas dokumen resmi pemerintah tentang IKN tersebut, mengungkapkan fakta menarik ihwal sejumlah nama politisi nasional dan lokal yang diduga kuat mendapat keuntungan dari ide megaproyek ini. Para pihak yang diuntungkan tersebut, antara lain sejumlah politisi nasional dan lokal beserta keluarganya yang memiliki konsesi industri ekstraktif, mulai dari tambang batu bara, sawit, kayu, pembangkit listrik tenaga batu bara dan PLTA skala raksasa serta pengusaha properti. Lebih dari itu, rencana pemindahan IKN ini diduga kuat hanya akan menjadi jalan pemutihan dosa perusahaan atas perusakan lingkungan hidup dan perampasan lahan masyarakat di Kalimantan Timur.

Baca laporan lengkapnnya di bawah: