Saat para pemimpin negara-negara ASEAN berkumpul untuk KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, 2-7 September 2023, warga korban penggusuran proyek strategis nasional (PSN) di Golo Mori, Labuan Bajo, Manggarai Barat, kembali menggelar aksi pada puncak perayaan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta (07/09/23).

Warga menuntut pemerintah untuk segera bertanggungjawab atas hak-hak mereka yang telah dirampas pemerintah secara sepihak, mulai dari penggusuran rumah dan pekarangan, hingga lahan persawahan tanpa ganti rugi.

Penggusuran itu berdampak langsung pada 51 keluarga dari Kampung Cumbi, Nalis, dan Kenari yang mayoritas petani dan guru honorer. Jumlah aset warga yang menjadi korban penggusuran antara lain dua rumah permanen 2 lantai, lima rumah permanen, 16 rumah semi permanen, 14.050 meter persegi pekarangan, 1.790 meter persegi sawah, dan 1.080 meter persegi ladang.

Penggusuran itu dilakukan untuk membuka akses jalan sepanjang 25 kilometer dengan row 23 meter untuk menghubungkan Labuan Bajo dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Golo Mori. Infrastruktur jalan tersebut dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui perusahaan konstruksi BUMN Wijaya Karya (PT WIKA), dengan anggaran Rp. 407,04 miliar.

Pada 14 Maret 2023 lalu, Presiden Jokowi telah meresmikan jalan tersebut, lalu KEK Golo Mori bahkan menjadi salah satu titik penyelenggaraan pertemuan KTT ASEAN ke-42 pada 9-11 Mei lalu.

Pada peringatan KTT ASEAN di Labuan Bajo lalu, warga korban penggusuran telah menuntut keadilan kepada pemerintah, namun alih-alih didengar, warga justru dilarang melakukan aksi, diintimdiasi, dan empat orang di antaranya (dua orang warga, dan dua pendamping) justru dikriminalisasi, dituduh melakukan penghasutan.

Janji-janji pemerintah terhadap warga untuk memberikan ganti kerugian atas rumah, pekarangan, dan persawahan pada KTT ASEAN di Labuan Bajo tersebut, terus digantung tanpa kejelasan, hingga membuat warga terpaksa ke Jakarta untuk kembali menuntut keadilan dalam momentum KTT ASEAN ke-43.

Warga menempuh perjalanan laut tiga hari dari Labuan Bajo ke Surabaya, dilanjutkan dengan perjalanan kereta 12 jam perjalanan ke Jakarta, untuk menyuarakan hak-hak mereka pada petinggi negeri ini di hadapan tamu-tamu negara.

“Negara telah merampas hidup kami. Kami terpaksa menempuh perjalanan jauh ke Jakarta, dengan biaya sendiri, untuk memastikan hak-hak kami yang telah dirampas dipertanggungjawabkan pemerintah,” ujar Viktor Frumentius, warga desa Warloka yang menjadi korban penggusuran.

Selama di Jakarta, warga didampingi sejumlah organisasi masyarakat sipil, di antaranya LSM Ilmu, Serikat Pemuda NTT, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Solidaritas Perempuan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

“Demi ayah langit dan ibu bumi dan leluhur yang telah wariskan tanah untuk kehidupan, kami akan terus perjuangkan hak-hak kami yang dirampas negara, meski intimidasi dan kriminalsiasi terus membayangi kami,” tegas Doni Parera, Pegiat LSM Ilmu berbasis di Manggari Raya yang ikut mendampingi warga.

 

Narahubung:

Doni Parera, LSM Ilmu, Pendamping Warga – 0812-3777-1238