Jauh di hutan hujan di pulau Sumatera Indonesia, kemungkinan bencana lingkungan dan manusia semakin tinggi akibat perusahaan tambang seng yang siap menggali di pegunungan yang dianggap paling berbahaya secara seismik di Bumi. Para ahli pertambangan memperingatkan bahwa bendungan yang ditetapkan untuk menahan jutaan ton lumpur limbah dari tambang hampir pasti gagal, berpotensi menenggelamkan penduduk desa, di rumah mereka hanya beberapa ratus meter jauhnya, dan menuangkan racun ke sungai, lalu melalui hutan yang dihuni oleh orangutan Sumatera yang terancam punah.
Tambang yang diusulkan akan digali di bawah tanah Bukut Barisan, tulang punggung Sumatera. Daerah ini dikelilingi oleh hutan lindung dan desa-desa masyarakat adat Pakpak, yang telah lama menetap, tersebar di seluruh Kabupaten Dairi di Sumatera Utara, dan orang-orang Toba, yang pindah ke sana pada awal abad ke-20.
Project senilai $630 juta ini akan dioperasikan oleh Dairi Prima Mineral (DPM), sebuah perusahaan patungan milik antara raksasa pertambangan Indonesia Bumi Resources, yang dimiliki oleh keluarga Bakrie yang memiliki koneksi politik yang baik di Indonesia, dan Kelompok Pertambangan Logam Non Ferrous China (NFC) milik negara Tiongkok.
“Saya belum pernah melihat rencana untuk fasilitas pembuangan tailing yang menunjukkan ketidakpedulian bertahun-tahun untuk kehidupan manusia,” kata seorang ahli pertambangan.
PT DPM akan mengeruk salah satu cadangan seng terbesar dan terkaya di dunia yang belum tereksploitasi, dengan lapisan setebal hingga 30 meter , menghilangkan hingga enam juta ton seng dan bijih timah dari deposit yang dikenal sebagai Anjing Hitam, bahasa Indonesia untuk Anjing Hitam. Bijih seng tersebut akan digiling di lokasi, dengan batuan sisa dihilangkan, dan “konsentrat” yang dihasilkan dikirim ke kilang penyulingan di China. Hingga tiga perempat limbah, yang dikenal sebagai tailing, akan dicampur dengan semen dan dimasukkan kembali ke tambang. Tetapi sisa jutaan ton atau lebih lumpur, yang terdiri dari sekitar 35 persen air, akan tertinggal di permukaan di belakang bendungan tailing setinggi 80 kaki.
Dalam wawancara dengan Yale Environment 360, dua ahli pertambangan AS mengatakan pertanyaannya bukan hanya ketika bendungan tailing akan gagal. “Saya belum pernah melihat rencana untuk fasilitas pembuangan tailing yang bertahun-tahun menunjukkan ketidakpedulian untuk kehidupan manusia,” kata Steven Emerman, seorang ahli hidrolog pertambangan yang sebelumnya bekerja di Utah Valley University.
Daerah hilir tambang dan bendungan tailingnya ada desa-desa dan rumah yang diduduki oleh Pakpak dan Toba, dua suku dari masyarakat adat Batak, yang tinggal di pegunungan Sumatera bagian utara. Suku Toba dan Pakpak menjaga hutan lebat dan tertutup bagi orang luar, hingga pertengahan abad ke-19. Saat ini, mereka sebagian besar menjadi petani, dan desa-desa yang paling dekat dengan tambang, seperti Parongil dan Sopokomil, mereka temukan dengan berjalan sepanjang tahun, dan kini telah memiliki sekolah, klinik, beserta masjid.
Bongkaras village, seen from the hills above and at the road entering town, is 2.5 kilometers from the proposed tailings dam site. TONGGO SIMANGUNSONG
Emerman takut bencana di bendungan tailing Brasil dua tahun lalu berulang, yang menewaskan 270 orang. Peta perusahaan menunjukkan bahwa bendungan yang diusulkan hanya berjarak 1.200 kaki dari Sopokomil. Itu lebih dekat dibanding bendungan tailing di Brasil yang telah menyebabkan bencana dan mengubur hidup banyak penduduk.
Masyarakat setempat—di sekitar PT DPM—juga telah mengetahui, dan marah, bahwa bendungan tailing yang begitu dekat dengan mereka adalah ilegal di Tiongkok. Menyusul setelah bencana Brasil, pemerintah Tiongkok melarang semua bendungan tailing baru dalam jarak satu kilometer dari pemukiman. “Apakah menurut mereka kehidupan manusia di China lebih berharga daripada kehidupan manusia di Indonesia?” tanya warga desa, Rinawati Sinaga dalam video yang diproduksi oleh kelompok advokasi Sumatera. Dia mengatakan setidaknya 10 desa di hilir akan terkena dampak tambang dan bendungan tailingnya.
Emerman dan Richard Meehan, insinyur Universitas Stanford yang berspesialisasi dalam desain dan keamanan bendungan, telah membantu masyarakat dan beberapa lembaga advokasi untuk menyerukan agar pemerintah Indonesia menolak izin lingkungan PT DPM, yang diharapkan dapat diterbitkan segera bulan depan.
Yale Environment 360 telah mengajukan pertanyaan tentang proyek ini kepada PT DPM, kepada dua pemiliknya, kepada konsultan yang menyusun penilaian dampak lingkungan proyek, dan kepada pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar London, dan telah meminta komentar. Namun, tidak ada tanggapan yang diterima.
Jika proyek tambang ini berjalan, seng dari tambang dapat segera dimasukkan ke dalam drive shaft (poros penggerak) buatan Tiongkok, steering column (kolom kemudi otomotif), dan auto parts (suku cadang mobil) lainnya yang dipasang di puluhan juta mobil di AS dan di seluruh dunia.
PT DPM mendapatkan izin produksi selama 30 tahun, dan telah beroperasi sejak tiga tahun lalu, namun masih menunggu izin lingkungan dari pemerintah Indonesia sebelum proyek dapat dilanjutkan. Meehan dan Emerman berpendapat bahwa PT DPM telah meninggalkan celah teknis yang sangat besar dalam penilaian dampak lingkungan (AMDAL) yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia, khususnya tentang bagaimana mengelola tailing, menjaga bendungan dan isinya tetap aman. Konsultasi dengan masyarakat lokal menjadi tidak berarti, katanya.
Menurut Emerman, DPM telah keliru mengatakan berapa banyak air yang dibutuhkan tambang atau dari mana asalnya. Dia memperkirakan akan membutuhkan hingga 5 juta meter kubik setahun, mengambil sebagian besar air dari aliran sungai yang selama ini digunakan oleh penduduk-penduduk desa.
Fakta tambang terletak pada jantung dari salah satu daerah yang paling seismik tidak stabil dari kerak bumi adalah bahaya terbesar..
Emerman mengatakan bijih, yang sebagian besar mengandung seng dan timbal sulfida, akan menghasilkan asam sulfat dalam jumlah besar saat terkena oksigen dan air di permukaan. Asam pada gilirannya akan melarutkan seng dan timbal, bersama dengan jejak logam beracun lainnya dalam bijih, seperti kadmium dan arsen. Kecuali jika dibendung atau dinetralkan, sebagian besar drainase asam akan mengalir ke utara ke Sungai Alas dan kemudian ke selatan dan barat melalui hutan menuju Samudra Hindia.
Sebuah studi independen oleh ahli geologi Jepang dan Indonesia memperingatkan pada tahun 2019 bahwa air asam dapat mengasamkan tanah, sungai, dan pasokan air, serta meracuni hutan dan tanaman di area yang luas, dan “dapat membahayakan kehidupan di sekitar lokasi penambangan.” Efeknya “bisa meluas selama berabad-abad setelah penutupan tambang,” kata penulis utama Tomy Rivai dari Universitas Kyushu.
Tongam Panggabean, direktur eksekutif Bakumsu, sebuah kelompok ada advokasi hukum di Sumatera Utara yang mewakili masyarakat lokal, mengatakan bahwa hutan “adalah rumah bagi flora dan fauna yang luar bisa, termasuk orangutan yang terancam punah”.
Sumber pencemaran terbesar kemungkinan besar adalah isi bendungan tailing, yang menurut para ahli memiliki tiga kegagalan mendasar.
Pertama, rentan terhadap hujan lebat. Bukit Barisan adalah salah satu tempat dengan curah hujan paling tinggi di dunia, antara 120 dan 200 inci, dan badai mampu menghembus hingga 20 inci dalam 24 jam. Ketakutannya adalah air banjir bergegas ke tailing dapat mengubah lubur tebal menjadi cairan yang akan meluap atau merusak bendungan. Yang terakhir adalah apa yang terjadi pada bencana Brasil, yang runtuh setelah berminggu-minggu hujan lebat mencairkan tailing, menyebabkan dinding bendungan runtuh.
AMDAL PT DPM, yang diperiksa oleh Yale Environment 360, mengatakan bendungannya dirancang untuk menahan banjir seratus tahun, dan tumpahan daruratnya dapat menahan banjir yang diantisipasi setiap 500 tahun sekali, meskipun dengan melepaskan lumpur beracun dalam volume besar ke lingkungan setempat. Tetapi dalam analisis terperinci tentang hidrologi tambang yang dilakukan oleh Inclusive Development International (IDI), sebuah lembaga advokasi hak-hak masyarakat AS yang berkampanye melawan bendungan, Emerman mengatakan standar seperti itu tidak mungkin untuk diverifikasi dan dalam hal apapun, “sama sekali tidak memadai.” Ini karena terlalu dekat dengan masyarakat dan karena bendungan harus tetap utuh, menjaga kandungan beracun dan berpotensi cair selama ribuan tahun.
Pada AMDAL PT DPM tertulis bahwa setelah tambang ditutup, “tailing akan ditutup dan dibuat semi-padat” (yang berarti sebagian terendam). Tetapi Emerman mengatakan perusahaan belum menjelaskan caranya, dan dia percaya itu tidak mungkin, “terutama dalam kondisi curah hujan yang tinggi.” Apa rencana perusahaan “sama sekali tidak konsisten dengan peraturan internasional, Tiongkok, dan Indonesia untuk keselamatan bendungan tailing,” katanya.
Risiko kegagalan bendungan menjadi lebih tinggi, kata Meehan, karena tidak memiliki fondasi yang stabil. DPM menyatakan dalam AMDAL-nya bahwa bendungan akan dibangun di atas batuan dasar yang stabil. Tetapi penduduk desa setempat Hodwin Hutasolt mengatakan dalam sebuah video yang direkam oleh Bakumsu bahwa, “struktur tanah tidak stabil” di lembah tempat itu akan dibangun.
Meehan mengatakan perusahaan tidak menghasilkan data lobang bor untuk menguatkan klaimnya, dan bertentangan dengan survei sebelumnya yang dilakukan oleh Terence Middleton, seorang peneliti Australia, yang menemukan seluruh lantai atau dasar lembah ditopang oleh lapisan abu vulkanik yang tebal.
Abu tersebut menghambur dari letusan gunung berapi raksasa 73.000 tahun yang lalu di Gunung Toba, 30 mil ke timur, menutupi seluruh wilayah dengan abu setebal puluhan kaki, dan kini sebagian besar masih ada. Meehan mengatakan bahwa abu itu akan “mencair” dan mengalir menuruni bukit dengan gempa kuat, dan merusak bendungan.
Keselamatan lingkungan seringkali dianggap tidak terlalu penting dalam bisnis pertambangan, padahal bendungan tailing merupakan titik hitam yang serius.
Fakta tambang terletak pada jantung dari salah satu daerah kerak bumi yang paling tidak stabil secara seismik adalah bahaya terbesar. Jaraknya kurang dari 150 mil timur dari batas antara lempeng geologis yang dikenal sebagai subduksi Sunda, yang telah memicu -letusan besar gunung berapi- termasuk Toba dan Krakatoa pada tahun 1883 – serta gempa bumi, seperti gempa kapal selam 2004 dan tsunami yang menewaskan 227.000 orang, sebagian besar di Sumatera. Juga, hanya beberapa mil jauhnya, ada patahan Sumatera Besar, yang dikenal karena menghasilkan gempa bumi yang berlangsung selama beberapa menit pada suatu waktu dan telah menghancurkan infrastruktur seperti bendungan. Secara keseluruhan, Bukit Barisan memiliki 35 gunung berapi aktif.
Meehan mengatakan bahwa “kegagalan bendungan tailing adalah suatu kepastian yang nyata” pada suatu waktu selama berabad-abad di mana tailing perlu dijaga keamanannya. “Saya tidak dapat menghindari kesimpulan bahwa dalam beberapa dekade setelah ‘penutupan’ deposit, kemungkinan besar akan terjadi kegagalan mendadak bendungan tailing akibat gempa bumi, dengan kerusakan yang mengirimkan gelombang lumpur cair ke hilir,” katanya dalam laporan yang tidak dipublikasikan oleh IDI.
Emerman memperkirakan bahwa gelombang seperti itu akan menenggelamkan Sopokomil dalam dua menit, dan menghancurkan desa berikutnya di hilir, Parongil, dalam enam menit. Ratusan orang akan mati. Namun, katanya, AMDAL tambang PT DPM tidak memuat penilaian risiko bencana semacam itu.
Baik Meehan dan Emerman dipertahankan sebagai konsultan oleh IDI. Tetapi para ahli lain yang dihubungi oleh e360 setuju dengan penilaian mereka. “Sumatera sangat aktif secara seismik dan memiliki curah hujan tinggi. Itu tidak berarti bendungan tailing tidak dapat dirancang untuk mengatasi kondisi, tetapi itu akan sangat menantang,” kata salah satu insinyur risiko tambang Inggris, dengan syarat anonimitas. Seorang pakar Indonesia, Eko Teguh Paripurno, direktur pusat studi mitigasi bencana di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, mengatakan bahwa “membatalkan kegiatan pertambangan dan bendungan memang menjadi pilihan terbaik.”
Bagaimana peluang masyarakat lokal menghentikan proyek tambang tersebut? Menurut Tongam Panggabean, pemerintah Indonesia baru-baru ini memberikan izin pertambangan kepada DPM di wilayah tersebut hingga tahun 2048. Jadi hanya perlu izin lingkungan untuk bisa berjalan. Meski begitu, David Pred, Direktur IDI, berharap pendanaan bisa diganggu. Meskipun sebagian besar investasi berasal dari bank-bank Tiongkok, salah satunya, Postal Savings Bank of China, mungkin menerima tekanan dari International Finance Corporation (IFC), bagian dari Bank Dunia yang baru-baru ini menginvestasikan $ 300 juta di bank Tiongkok.
Pred berpendapat bahwa tambang tersebut melanggar standar keselamatan dan lingkungan IFC dan telah gagal memenuhi aturan internasional untuk memastikan bahwa masyarakat seperti Pakpak dapat memberikan atau menahan—dengan persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan— mereka untuk proyek-proyek tersebut. Dia mengatakan komunitas lokal diberi waktu hanya tujuh hari pada Juli lalu, selama pandemi lockdown, untuk meninjau AMDAL setebal 492 halaman. Mereka kemudian mengadu kepada pengawas internal IFC, Compliance Advisor Ombudsman, yang telah mempertimbangkan masalah tersebut sejak Juli 2020.
“Mengapa DPM tidak memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik?” tanya warga desa, Hodwin Hutasolt. “Kami sudah lama tinggal di daerah itu. Partisipasi kami harus dihormati dan suara kami didengar. ”Jika proyek berjalan terus, katanya, itu akan menjadi “kejahatan lingkungan dan sosial.”
Tetapi tekanan untuk menambang akan kuat. Seng kekurangan pasokan di seluruh dunia dan permintaan terus meningkat, baik untuk baterai maupun sebagai paduan untuk mencegah baja berkarat. China Nonferrous Metal Mining Group (NFC) memiliki hak untuk mengambil hingga 65 persen dari produksi tambang DPM.
Setelah menyempurnakan seng di Tiongkok, NFC mungkin akan menjual sebagian besar ke Grup Wanxiang. Produsen suku cadang mobil terbesar di dunia adalah pelanggan utama. Ia membeli 3.000 ton seng dari NFC pada tahun 2018 untuk menghasilkan poros penggerak, kolom kemudi, hub roda, gandar, rem, dan banyak lagi untuk merek-merek besar seperti Ford, Volkswagen, dan General Motors. Ia mengklaim bahwa “satu dari setiap tiga mobil yang dibuat hari ini” berisi bagian-bagiannya.
Keselamatan lingkungan seringkali dianggap tidak terlalu penting dalam bisnis pertambangan, padahal bendungan tailing merupakan titik hitam yang serius. Bendungan PT DPM hanya sebagian kecil dari semua bendungan di seluruh dunia, namun dari 14 bendungan yang dicatat selama 11 tahun terakhir, mengalami kegagalan yang mengakibatkan kematian, empat di antaranya merupakan bendungan tailing. Mereka bertanggung jawab atas kematian yang orang-orang itu.
Sebuah survei terhadap lebih dari 1.000 fasilitas pertambangan yang diterbitkan bulan ini oleh Daniel Franks dari University of Queensland menemukan bahwa sepersepuluh dari semua fasilitas tailing di seluruh dunia telah mengalami “kekhawatiran stabilitas.” Namun lebih dari seperempat perusahaan belum secara resmi mempertimbangkan konsekuensi dari kegagalan bencana.
Meehan percaya bahwa catatan keamanan bendungan tailing telah memburuk karena penambangan bijih berkadar rendah menciptakan lebih banyak tailing. Franks setuju, memprediksi bahwa “fasilitas penyimpanan tailing yang semakin besar akan terus dibangun di lokasi dengan konsekuensi kegagalan yang semakin tinggi.”
Sumber: yale.edu