Wacana rezim Jokowi yang memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan muncul pertama kali pada 2023, tepat empat bulan sebelum Pemilu Pilpres, Pil-DPD, dan Pileg digelar. Wacana itu tercantum pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Inevstasi.[1] Perpres ini diteken oleh Presiden Jokowi pada 16 Oktober 2023. Kemudian, lima bulan jelang Pilkada Serentak 2024, PP 25/24 diteken Jokowi yang kemudian memuluskan jalan ormas keagamaan untuk berbisnis tambang.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Baru itu, tampak mencerminkan watak rezim Jokowi yang rakus dan tamak.

PP 25/24 ini pun hanyalah salah satu dari rentetan kebijakan rezim Jokowi yang dengan mudah mengobral kekayaan alam. Dalam memuluskan kepentingan itu, Jokowi dengan kekuasaan politiknya, secara sadar mengotak-atik regulasi hanya supaya kebijakanya terlihat legal, sembari memberikan jaminan hukum bagi kepentingan para pebisnis tambang.

Pola licik seperti ini pun sudah sering terjadi, dua di antaranya terkait revisi UU Minerba No 4 Tahun 2009 menjadi UU No 3 Tahun 2020 dan pengesahan UU Cipta Kerja. Dua regulasi itu dibahas secara cepat, abai penolakan warga, juga memberikan karpet merah bagi pebisnis tambang.

Rentetan kebijakan dan regulasi itu, termasuk PP 25/24, patut dibaca sebagai langkah balas jasa Jokowi kepada ormas kegamaan yang telah menjadi penyokong politik selama sepuluh tahun terakhir, termasuk dugaan balas jasa atas terpilihnya Prabowo-Gibran, bagian dari rezim politik yang sama.

Bagi-bagi konsesi tambang kepada ormas itu, juga patut dibaca sebagai upaya sistematis untuk menjadikan ormas sebagai tameng, mengingat baik rezim Jokowi maupun Prabowo yang akan dilantik pada Oktober mendatang, punya watak dan cara pandang serupa, menjadikan kekayaan alam sebagai bancakan.

Implikasi bagi-bagi konsesi tambang ini, tak sekadar memicu perluasan perusakan lingkungan dan pencaplokan ruang hidup warga, tetapi juga akan menggeser arena konfliknya menjadi antar warga, atau antara komunitas warga dengan agama.

Dalih bahwa tambang bisa mendorong kesejahteraan bagi ormas keagamaaan tentu omong kosong. JATAM perlu mengingatkan, bahwa pertambangan itu padat modal dan padat teknologi. Ekonomi tambang sangat rapuh, tidak berkelanjutan. Ia rakus tanah dan rakus air.

Saat ini saja, jumlah izin tambang di Indonesia mencapai hampir delapan ribu izin, dengan luas konsesi mencapai lebih dari sepuluh juta hektar. Dalam operasionalnya, tambang tak hanya melenyapkan ruang pangan dan air, serta berdampak pada terganggunya kesehatan, tetapi juga telah memicu kematian.

Operasi pertambangan tersebut, telah meninggalkan lubang-lubang beracun. JATAM mencatat telah lebih dari delapan puluh ribu titik lubang tambang yang dibiarkan menganga tanpa rehabilitasi di Indonesia. Lubang-lubang tambang itu menjadi mesin pembunuh massal. Di Kalimantan Timur, misalnya, telah menelan korban tewas 49 orang, mayoritas anak-anak. Kasus-kasus ini dibiarkan begitu saja, tanpa penegakan hukum.

Kompleksitas masalah ini memang tak akan pernah diselesaikan oleh rezim Jokowi, justru akan menjadi tumpukan warisan utang sosial-ekologis bagi kekuasaan politik berikutnya.

Untuk itu, JATAM mendesak Ormas keagamaan untuk dengan tegas menolak pemberian konsesi tambang dari Presiden Jokowi. Sebaliknya, ormas kegamaan mesti berdiri bersama warga warga di garis depan krisis, menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan pemulihan dampak sosial-ekologis, sekaligus penegakan hukum yang tegas atas rentetan kejahatan kemanusiaan dan lingkungan oleh negara dan korporasi tambang.

 

Narahubung:

Melky Nahar – Koordinator JATAM – 081319789181

Muh Jamil – Kepala Divisi Hukum JATAM – +62 821-5647-0477


[1] Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi juga menetapkan kebijakan pemanfaatan atas Lahan yang perizinannya diubah/dicabut dengan memberikan fasilitasi dan kemudahan Perizinan Berusaha bagi BUM  Desa/BUMD, Organisasi Kemasyarakatan, dll.