Polemik terkait penguasaan lahan dalam debat capres beberapa waktu lalu, tampak sebagai dagangan politik semata. Tak ada yang benar-benar serius untuk menyelesaikan ketimpangan penguasaan lahan yang demikian besar di Indonesia.
Hal ini terbilang rasional, mengingat aktor penguasaan atas lahan dalam jumlah yang besar itu, sebagiannya adalah pebisnis, politisi, dan pejabat di lingkaran Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi, yang sedang mempertahankan dan merebut kekuasaan.
Berikut ini adalah infografis jumlah luasan penguasaan lahan, sebaran, dan kasus-kasus akibat konflik penguasaan lahan tersebut.
LUHUT BINSAR PANDJAITAN
Klaim dari Luhut Binsar Pandjaitan bahwa memiliki sekitar 6.000 hektar konsesi tambang di Kalimantan Timur, tidak sepenuhnya benar. Kami mencatat, jumlah konsesi tambang milik LBP ini mencapai 14.019 hektar. Semua terkonsentrasi di Kutai Kartanegara. Dan, tentu belum termasuk Kehutanan dan Kelapa Sawit, Migas, Pembangkit Tenaga Listrik, dll.
Link terkait:
- Kembalikan Tanah Rakyat yang Dirampas PT PKU
- Tanah dan Kebun Milik Warga DIgusur PT Kutai Energi
- Rumah Roboh dan Jalan Longsor di Sanga-sanga, Perusahaan Batu Bara Kena Sanksi
- Luhut Ungkap Status Tambang Miliknya dan Hubungan Jokowi-Kalla
OESMAN SAPTA OEDANG
Ketua Umum Partai Perindo ini juga telah lama berbisnis di sektor tambang dan energi. Mayoritas perusahaannya tersebar di Musi Banyuasin, juga Kalimantan Timur.
Link terkait:
HARRY TANOE
Ketua Umum Partai Perindo ini juga telah lama berbisnis di sektor tambang dan energi. Mayoritas perusahaannya tersebar di Musi Banyuasin, juga Kalimantan Timur.
Link terkait:
SURYA PALOH
Ketua Umum Partai NasDem ini juga melebarkan bisnisnya di sektor tambang. Perusahaan milik Surya Paloh ada di balik PT Emas Mineral Utama (EMM) yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya, Aceh dengan luas konsesi mencapai 10.000 hektar. Kehadiran PT EMM telah lama ditentang masyarakat setempat, sebab, aktivitasnya mengancam situs sejarah dan makam para aulia/syuhada, apalagi sebagian besar konsesinya berada di Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang merupakan paru-paru dunia.
Link terkait:
- Kenapa Rakyat Menolak Tambang Emas PT EMM? Berikut Penjelasannya
- Ternyata Surya Paloh Miliki 60 Persen Saham Proyek Tambang Emas Beutong
- Surya Paloh dan Edwin Rebutan Gunung Emas
- Kalimantan Gold kongsi dengan Surya Paloh
JUSUF KALLA
Masih ingat pernyataan Wapres ini terkait konsesi lahan milik Prabowo Subianto beberapa waktu lalu? “Bahwa Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai UU. Sesuai aturan, mana yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu,” kata JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).
JK tanpa beban, seolah-olah lahan itu miliknya, lalu seenaknya kasih ke Prabowo Subianto. Bagaimana dengan masyarakat pemilik sah atas tanah? Hmmmm, begitulah cara kerja oligarki, mengendalikan kebijakan untuk kepentingan kelompok mereka sendiri, abai terhadap rakyat dan lingkungan hidup.
Link terkait:
- Aktivitas Pertambangan di Karst Maros Gerus Sumber Air
- Massa Berunjuk Rasa Tolak Pabrik Semen di Kawasan Karst Kaltim
ABURIZAL BAKRIE
Jejak buruk perusahaan tambang milik ARB begitu nyata, dan di mana-mana. Salah satu yang paling besar adalah tragedi semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur pada 2006 lalu. Lebih dari 20 ribu jiwa terdampak, rumah-rumah warga, fasilitas publik seperti sekolah juga ikut tenggelam. Lalu, apakah dengan kasus maha besar itu perusahaan ARB ditindak tegas? TIDAK! Justru pemerintah di era itu, memberikan keistimewaan, mengucurkan duit dari APBN.
Kondisi yang terjadi hari ini, masyarakat di sekitar lokasi pengeboran masih menghirup udara dg bau menyengat, sumur-sumur bor warga juga masih tercemar. Lantas, mengapa ARB tampak adem-adem saja, bahwa bisnis tambang dan migasnya di mana-mana?
Link terkait:
- Korban Lumpur Lapindo
- Warga Dairi Tolak Perusahaan Tambang PT Dairi Prima Mineral
- Mengapa aktivis lingkungan tetap menuntut penutupan total tambang emas Poboya?
- Kasus Lapindo: 12 Tahun Semburan Lumpur Ancam Kesehatan Warga
HAJI ISAM
Siapa yang tidak mengenal keponakan gubernur Kalimantan Selatan ini? Pada 19 Agustus 2018 lalu, namanya sempat muncul di Surat Keputusan Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf sebagai Wakil Bendahara. Haji Isam adalah salah satu pebisnis terkenal di Kalimantan Selatan, mulai dari batu bara, sawit, dan masih banyak lagi.
Link terkait:
FERRY BALDAN
Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang pada periode pertama kabinet Jokowi-JK ini, juga ikut berbisnis tambang. Istrinya, Hanifah Husain, tercatat sebagai ‘operator’ bisnis keluarga, memiliki 3 izin tambang di Berau, Kalimantan Timur.
MAHER AL GADRIE
Bisnis-bisnis yang dikelola Kodel Group adalah agrobisnis, perdagangan, perbankan, perminyakan, industri, investasi dan perhotelan. Maher disebut dalam Paradise Paper bersama anak Presiden Soeharto, Mamiek Soeharto. Mamiek menjabat sebagai Wakil Presiden Golden Spike Pasiriaman Ltd., dan pemilik serta pimpinan Golden Spike South Sumatra Ltd. Dia ditulis memiliki perusahaan tersebut bersama Maher.
Link terkait:
TOMMY SOEHARTO
Grup Humpuss setidaknya memiliki 10 anak perusahaan dengan berbagai bidang usaha, mulai dari bisnis transportasi melalui PT Humpus Intermoda Transportasi. Juga ada PT Humpuss Transportasi Curah serta PT Humpus Transportasi Kimia. Untuk bisnis eksplorasi minyak, Humpuss memiliki PT Humpuss Patragas. Sedangkan untuk kilang minyak ada PT Humpuss Pengelolaan Minyak. .
Sementara untuk perdagangan ritel bahan bakar dengan skala terbatas ada PT Humpus Trading. Tak hanya itu, dalam bisnis produsen listrik swasta, Tommy lewat Humpuss Patagras bekerjasama dengan PT Wajo Energi Jaya (perusahaan Pemda Sulawesi Selatan) membentuk PT Humpuss Wajo Energi.
Link terkait:
SANDIAGA UNO
Jejak buruk perusahaan milik Sandiaga Uno tak terlalu sulit untuk dilacak. Beberapa bisnis tambang yang dijalani Sandi juga berbagi saham dengan pebisnis lain di lingkaran Jokowi-Ma’ruf. Artinya para politisi-pebisnis ini punya kepentingan yang sama untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia.
PT Merdeka Copper Gold, Tbk, gergasi tambang emas, perak, dan tembaga, misalnya, menjadi contoh “persekutuan” para elite tambang dari kedua kubu yang berkontestasi. Dalam grup bisnis tersebut, terdapat nama Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Sakti Wahyu Trenggeno, dan Sandiaga itu sendiri.
Dalam laporan perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia pada 31 Januari 2019, Wahyu Sakti tercatat sebagai pemilik 2,48 persen saham PT Merdeka sekaligus salah satu komisaris. Sandiaga sendiri pemilik 22,62 saham PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk, perusahaan investasi yang menguasai bagian terbesar (20,75 persen) dari kepemilikan PT Merdeka. Tak hanya itu, Sandi baru-baru ini menjual (sebagian) saham di perusahaannya, dan dibeli oleh PT Toba Bara Sejahtera, Tbk, milik Luhut Binsar Pandjaitan.
Link terkait:
- Kisruh Lahan, Dayak Siap Konfrontasi Melawan Adaro
- Dayak Kecam Penyerobotan Lahan oleh Adaro Indonesia
- Sekutu di Tumpang Pitu
- Perusahaan Sandiaga Jual Asetnya ke Perusahaan Luhut
- Siapa Elite Petinggi Tambang Tumpang Pitu dalam Lingkar Timses Pilpres 2019?
PRABOWO SUBIANTO
Melalui Nusantara Energy Resources, Prabowo berbisnis tambang, kelapa sawit, kehutanan, kertas dan bubur kertas, dan perusahaan jasa. Dalam sektor tambang saja, Ketua Umum Partai Gerindra ini punya 7 perusahaan di Kalimantan Timur dengan luas konsesi mencapai 87.110 Ha. Hmmm…. bagaimana mau bangun produksi pangan kalau lahan pertanian dirampas dan dikonversikan menjadi konsesi tambang? Atau bagaimana rakyat bisa makmur ketika air sebagai salah satu kebutuhan prioritas terus tercemar tambang?
Link terkait: