“Kementerian ESDM dan PT. MMP harus menghormati dan melaksanakan Putusan Mahkamah Agung”

[Jakarta, 21 Agustus 2016] – Upaya warga Pulau Bangka mengusir tambang bijih besi PT. Mikgro Metal Perdana (MMP) akhirnya kembali membuahkan hasil. Pada 11 Agustus 2016 Mahkamah Agung (MA) melalui putusan No. 255 K/TUN/2016 menolak kasasi yang diajukan oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) dan PT. MMP.

Dengan adanya putusan MA tersebut, Kementerian ESDM harus mencabut SK No. 3109 K/30/2014 tentang IUP Operasi Produksi PT. MMP. “Dengan kata lain, PT MMP harus angkat kaki dari Pulau Bangka,” tegas Pengkampanye Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Ki Bagus Hadi Kusuma, Minggu (21/8).

Tahun sebelumnya, pada 14 Juli 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan dan mengabulkan seluruh gugatan warga Pulau Bangka atas SK IUP Operasi Produksi PT. MMP dan memerintahkan ESDM untuk mencabut SK IUP tersebut karena tidak memenuhi seluruh persyaratan perundangan. Penerbitan SK IUP tersebut mengizinkan penambangan di pulau kecil dan tanpa melalui izin Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Atas putusan PTUN Jakarta tersebut, ESDM dan PT. MMP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Akhirnya Pengadilan Tinggi TUN Jakarta pada 18 Desember 2015 menolak upaya banding tersebut dan menguatkan putusan PTUN Jakarta sebelumnya.

Tidak puas dengan hasil ini, ESDM dan PT. MMP mengajukan kasasi ke MA. Hingga keluar putusan MA No. 255 K/TUN/2016 yang memerintahkan ESDM untuk mencabut SK No. 3109 K/30/2014 tentang IUP Operasi Produksi PT. MMP. Dengan adanya putusan MA ini, sudah tidak ada jalan lagi bagi ESDM untuk meloloskan tambang PT. MMP di Pulau Bangka.

“Pemberian IUP Operasi Produksi untuk PT. MMP adalah potret bebalnya aparat Negara dalam penegakan hukum di Indonesia,” ujar Ki Bagus. Pada 24 September 2013, warga Pulau Bangka melalui Putusan MA No. 291 K/TUN/2013 sudah berhasil membatalkan SK IUP Eksplorasi PT. MMP yang dikeluarkan oleh Bupati Minahasa Utara, Sompie Singal.

“Dengan adanya Putusan MA ini, seharusnya tidak ada lagi peningkatan perizinan dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi. Tapi dengan mengabaikan putusan MA, Kementerian ESDM di bawah pimpinan Menteri Jero Wacik, malah meningkatkan izin PT. MMP dari IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi,” tambahnya lagi.

Pulau Bangka di Minahasa Utara hanya seluas 3.319 Ha. Namun PT. MMP telah mengkapling 2.000 Ha dari luas pulau tersebut untuk menambang bijih besi. Sesuai dengan UU 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil, kawasan pulau-pulau kecil terlarang untuk aktivitas pertambangan yang merusak ekosistem dan biota laut di sekitarnya.

“Putusan MA ini seharusnya bisa menjadi pelajaran bagi Pemerintah agar tidak lagi melakukan obral perizinan dengan menabrak peraturan perundangan dan putusan hukum yang telah inkracht,” ungkap Ki Bagus.

Ia menambahkan, dengan adanya putusan MA yang baru ini, JATAM akan mendorong dan mengawal pencabutan SK ESDM No. 3109 K/30/2014.

“Dengan adanya Putusan MA ini, ada dua hal yang harus segera dilakukan. Pertama, ESDM harus segera mencabut SK IUP Operasi Produksi PT. MMP. Kedua, PT. MMP harus segera berhenti beraktivitas dan angkat kaki dari Pulau Bangka. Karena putusan yang sudah inkracht ini menegaskan bahwa aktivitas PT. MMP di Pulau Bangka adalah illegal,” pungkas Ki Bagus.

Kontak:

Ki Bagus Hadi Kusuma – Pengkampanye JATAM (085781985822)
Jull Takaliuang – Tim Hukum Warga Pulau Bangka (08114357722)