[Jakarta, 25 Maret 2019] — Indonesia memasuki tahun politik, baik pemilihan legislatif maupun presiden dan wakil presiden, pada 2019. Sejauh ini, pulau-pulau kecil tidak menjadi perhatian khusus dari para kandidat. Padahal, pertambangan telah lama merusak pulau-pulau kecil Indonesia. Situasi ekstraktivisme berdaya rusak tambang di pulau-pulau kecil di Indonesia tak terpisahkan dari situasi ekstraktivisme di skala nasional, yang mana berdasarkan temuan JATAM oligarki ekstraktivisme memiliki peran penting dalam pendanaan politik elektoral.

Pertambangan dengan segala daya rusaknya tidak hanya menghancurkan pulau-pulau besar, tapi juga pulau-pulau kecil di Indonesia. JATAM mencatat, terdapat 55 pulau kecil, dengan jumlah 164 konsesi pertambangan mineral dan batu bara. Mulai dari Pulau Bangka di Sulawesi Utara, Pulau Romang, Pulau Damar dan Pulau Wetar di Maluku; Pulau Gebe, Pulau Gee, Pulau Pakal, dan Pulau Obi di Maluku Utara; Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara, Pulau Bunyu, di Kalimantan Utara serta pulau-pulau kecil lainnya di Indonesia.

Laporan JATAM ini “Pulau Kecil Indonesia, Tanah Air Tambang: yaitu Laporan Penghancuran Sekujur Tubuh Pulau Kecil Indonesia oleh Tambang Mineral dan Batubara” mengeksplorasi daya rusak pertambangan di tiga pulau, yakni Pulau Gebe (Maluku Utara), Pulau Bunyu (Kalimantan Utara) dan Pulau Bangka (Sulawesi Utara). Dua di antara tiga pulau tersebut, Pulau Gebe dan Pulau Bunyu, telah lama dikavling oleh pertambangan. Sedangkan, di Pulau Bangka pertambangan masuk pada 2008 dan ditentang oleh warga hingga akhirnya izin operasi pertambangan dicabut setelah memenangkan gugatan hingga Mahkamah Agung (MA).

Kehadiran tambang di pulau-pulau kecil tersebut telah berdampak pada tercemar dan hilangnya sumber air, pangan, serta konflik sosial yang berujung pada pelanggaran HAM. Di Pulau Bunyu, misalnya, tiga sumber air utama yaitu Sungai Ciput, Sungai Barat, dan Sungai Lumpur yang telah lama dikonsumsi warga, kini tercemar dan mengalami kekeringan. Sementara di Desa Kapaleo, lingkar ring pertama pertambangan Pulau Gebe, sumur-sumur warga mengering.

Selain itu, pertambangan di pulau-pulau kecil juga berdampak pada penghancuran sumber pangan warga. Di Pulau Bunyu, padi (sawah dan ladang) hilang dimangsa tambang sejak 2015. Produksi salak juga demikian, jika sebelumnya di kawasan Gunung Daeng produksi bisa mencapai 3 ton, sekarang berkurang drastis menjadi 30-40 kg sekali panen. Bahkan, Bunyu yang tadinya dikenal sebagai penghasil rumput laut, nyatanya tidak lagi bisa ditanam sejak 2016 akibat pembuangan limbah batu bara ke perairan. Ironisnya lagi, ketergantungan pada pangan impor (beras) menjadi sangat tinggi seperti yang terjadi di Pulau Gebe. Warga yang sejak awal tidak mengenal beras, kini, sejak masuknya pertambangan beras didatangkan ke Gebe dan menggantikan sagu.

Daya rusak tambang di pulau kecil tidak hanya berdimensi ekologis tapi juga konflik sosial dan pelanggaran HAM. Di Pulau Bangka, Sulawesi Utara, warga yang sebelumnya hidup aman, terpolarisasi dalam kelompok pro dan kontra sejak PT Mikgro Metal Perdana hadir. Warga yang menolak pun kerap diintimidasi aparat keamanan dan ‘preman’ bayaran perusahaan.

Di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, masyarakat yang menolak sejak 2007 kerap mengalami penganiayaan, pelecehan, bahkan ditembak aparat keamanan pada 2015 lalu begitu juga 16 Maret 2019 kemarin saat para demonstran warga dan mahasiswa mendesak pencabutan izin tambang dipulau kecil tersebut. Sementara di Pulau Romang, Maluku, warga dianiaya dan ditikam pasca melaporkan gratifikasi yang dilakukan perusahaan tambang emas kepada Bupati Maluku Utara. Di Pulau Taliabu, Maluku Utara, sebanyak 16 warga ditangkap, beberapa dianiaya dan rumah serta kendaraan milik warga tidak luput dari perusakan oleh pihak kepolisian.

Daya rusak pertambangan hingga konflik sosial yang berujung pada pelanggaran HAM di atas sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari peran pejabat, politisi, perusahaan, hingga eks militer yang terlibat dalam pusaran kepentingan bisnis pertambangan di pulau kecil.

Mulai dari Bambang Susigit, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, sebagai pemegang saham dan direksi perusahaan PT GAG, di Pulau GAG Papua Barat, lalu Mangantar S Marpaung, pernah menjadi Direktur Teknik Lingkungan Kementerian ESDM, yang memiliki saham di PT MMP, Pulau Bangka dan begitu juga dengan Bambang Gatot Ariyono, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, sebagai direktur PT ANTAM. Selanjutnya, nama-nama petinggi militer seperti Fachrul Razi, yang juga sebagai ketua Tim Bravo 5 (tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin), sebagai Komisaris Utama PT Antam hingga cucu dari Abu Rizal Bakrie yaitu Adhika Andrayudha Bakrie sebagai Direktur PT Arutmin, di Pulau Nangka Besar dan Pulau Nangka Kecil, Kalimantan Selatan.

Keberadaan sejumlah politisi, pejabat, eks militer tersebut berpotensi terjadi konflik kepentingan dan perdagangan pengaruh guna melanggengkan eksploitasi pulau-pulau kecil untuk keuntungan kelompok mereka sendiri.

Padahal, pulau-pulau kecil sangat penting untuk mendapatkan perhatian secara khusus, sebab infrastruktur ekologisnya yang terbatas. Adapun instrumen hukum untuk pulau-pulau kecil dan pesisir yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tampak tidak bisa menyelamatkan serta memulihkan krisis-krisis yang ada. Proses pembuatan RZWP3K justru membuka ruang investasi, termasuk pertambangan di pulau kecil dan pesisir.

Yang dibutuhkan untuk pulau kecil adalah pencabutan izin-izin pertambangan di seluruh pulau kecil, baik yang CNC maupun non-CNC, audit dan investigasi khusus terkait kejahatan korporasi di pesisir dan pulau-pulau kecil, dihentikannya pendekatan militeristik dalam bentuk pengerahan aparat Polri dan TNI, serta pemulihan sosial-ekologis yang komprehensif sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dirusak oleh pertambangan.

 

Narahubung:

Alwiya Shahbanu – Staf Riset JATAM – +6281310308584

Melky Nahar – Kepala Kampanye JATAM – +62 813-1978-9181