Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam menyatakan kedua kubu calon presiden dalam Pemilihan Umum 2019 sama-sama berlumur kepentingan bisnis tambang. Jatam mencatat nama-nama bos tambang di kedua kubu.

Dalam kubu pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, terdapat nama seperti Luhut Binsar Panjaitan, Fachrul Razi, Suaidi Marasabessy, Hary Tanoesoedibjo, Surya Paloh, Wahyu Sakti Trenggono, Jusuf Kalla, Jusuf Hamka, Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam, Oesman Sapta Oedang, dan Aburizal Bakrie. Dari kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, pemain tambang yang dicatat Jatam antara lain Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, Maher Al Gadrie, Hashim Djojohadikusumo, Zulkifli Hasan, dan Ferry Mursyidan Baldan. Itu belum termasuk Prabowo dan Sandiaga sendiri yang memang sejak lama dikenal sebagai pebisnis tambang.

Bagi Jatam, keberadaan elite pengusaha tambang dalam dua kekuatan politik yang tengah berebut kekuasaan itu bakal semakin membuat suram penyelesaian problem di sektor pertambangan. Saat ini, menurut catatan Jatam, bisnis yang mengeruk perut bumi itu mengidap banyak masalah, mulai dari memicu krisis ekologis, menggusur paksa warga, mengkriminalisasi aktivis, dan menyuap pejabat negara.

“Maka, jangan heran tak ada narasi krisis sosiologis, kelestarian lingkungan hidup, dan nasib warga yang tersingkir dari ruang hidupnya,” ujar Koordinator Jatam, Merah Johansyah Ismail. “Karena kepentingan bisnis tambang kental di kedua pasangan calon.”

Yang unik, dari catatan Jatam, dua kekuatan politik itu tak lantas mencerminkan dua “kelompok” pembesar pertambangan yang berbeda. Tak jarang, bos-bos tambang dari dua kubu politik yang berseteru itu justru berbagi saham dalam satu kepentingan bisnis yang sama.

PT Merdeka Copper Gold, Tbk, gergasi tambang emas, perak, dan tembaga, menjadi contoh “persekutuan” para elite tambang dari kedua kubu. Dalam grup bisnis tersebut, terdapat nama Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Sakti Wahyu Trenggeno, dan Sandiaga, calon wakil presiden kubu rival.

Dalam laporan perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia pada 31 Januari 2019, Sakti tercatat sebagai pemilik 2,48 persen saham PT Merdeka sekaligus salah satu komisaris. Sandiaga sendiri pemilik 22,62 saham PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk, perusahaan investasi yang menguasai bagian terbesar (20,75 persen) dari kepemilikan PT Merdeka.

Pemegang saham PT Merdeka Copper Gold, Tbk (Sumber: IDX)
Pemegang saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (Sumber: IDX)

Dalam Laporan Keuangan 2016, Grup Merdeka pernah mencantumkan nama Abdullah Makhmud Hendropriyono, eks bos Badan Intelijen Negara pada masa kekuasaan Presiden Megawati Sukarnoputri, sebagai presiden komisaris perusahaan. Hendropriyono juga patron Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, salah satu partai penyokong pasangan Jokowi-Ma’ruf. Namanya kemudian digantikan oleh taipan Edward Soeryadjaya.

Selain Hendropriyono, terdapat juga nama Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau Yenny Wahid, putri Presiden Keempat Abdurrahman Wahid, di posisi komisaris independen. Yenny dikabarkan mundur dan posisinya kemudian ditempati Dhohir Farisi, suami Yenny.


Dewan Komisaris dan Direksi PT Merdeka Copper Gold, Tbk (Sumber: Laporan Keuangan 2016)

Salah satu anak bisnis Grup Merdeka, PT Bumi Suksesindo, mendapatkan konsesi 4.998 hektare di Sumberagung, Pesanggrahan, Banyuwangi, Jawa Timur, pada Desember 2012 melalui izin yang diteken Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, eks politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Saat ini, PT Bumi menggelar operasi tambang yang disebut “Proyek Tujuh Bukit”, merujuk kepada perbukitan Tumpang Pitu yang menjadi pusat area konsesi.

Dalam Laporan Keuangan 2017, Grup Merdeka menyatakan “Proyek Tujuh Bukit” merupakan tambang kelas dunia. Proyek diklaim memiliki deposit 28 juta ounce emas dan 19 miliar pon tembaga.

Namun, tambang Tumpang Pitu tak berjalan mulus. Kelompok warga, petani, nelayan, dan aktivis lingkungan menolak aktivitas tambang. Mereka menyatakan tambang berdampak negatif terhadap mata pencaharian mereka dan lingkungan.

Lokasi tambang sendiri awalnya hutan lindung yang kemudian diubah menjadi hutan produksi lewat izin Menteri Kehutanan, yang pada saat itu dijabat Zulkifli Hasan. Zulkifli kini bos besar Partai Amanat Nasional dan Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga.

Penolakan pun berujung kriminalisasi terhadap sejumlah warga pada September 2017. Mereka Heri Budiawan alias Budi Pego, Trimanto, Cipto Andreas, dan Ratna Sari. Budi sendiri saat ini telah divonis Mahkamah Agung empat tahun penjara, hukuman yang lebih berat daripada 10 bulan penjara hasil ketuk palu hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Keempatnya dijerat pidana kejahatan terhadap keamanan negara karena dituding mengibarkan spanduk bergambar palu arit. Warga menganggap jerat pidana tersebut cuma akal-akalan perusahaan untuk menghentikan perlawanan mereka.

Menurut data yang dimiliki Jatam, bisnis tambang kini telah mengkaveling 34 persen luar daratan Indonesia. Jatam juga mencatat kecenderungan izin tambang meningkat pada tahun-tahun menjelang perhelatan politik seperti pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum.

Merah mencontohkan, di Kalimantan Timur, izin melonjak dari cuma dua menjadi 76 seiring dimulainya pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah pada 2005. Pada 2008, izin kembali meroket dari 589 menjadi 1.180 dan pada 2013 dari 1.271 menjadi 1.443.

Jatam juga mencatat 83 persen Izin Usaha Pertambangan (IUP) di seantero Indonesia, atau 8.725 izin, tidak menempatkan dana jaminan reklamasi. Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang memuat sanksi pencabutan IUP jika perusahaan tak menguruk kembali lubang-lubang yang ditinggalkan operasi tambang.

Jatam memperkirakan saat ini terdapat belasan ribu lubang bekas tambang yang ditinggalkan begitu saja. Lubang-lubang itu menghadirkan nestapa baru bagi warga. Di Kalimantan Timur, sedikirnya 32 orang tewas di lubang bekas tambang batubara, termasuk di antaranya anak-anak. Total di seluruh Indonesia, setidaknya 115 nyawa direnggut lubang bekas tambang hingga 2018.

Ketika politik berada dalam cengkeraman oligarki tambang, menurut Merah, nasib warga terdampak pun terus diabaikan. Kriminalisasi pun tak hanya menimpa warga dan aktivis tapi juga saksi ahli lingkungan di pengadilan, seperti yang dialami dua guru besar Institut Pertanian Bogor, Basuki Wasis dan Bambang Hero Saharjo.

Sumber: indopresid