Koalisi Anti-Mafia Sumber Daya Alam (SDA). Komitmen Jokowi-JK untuk memberantas mafia SDA sebagaimana dinyatakan dalam Nawacita perlu segera dibuktikan. Pembentukan berbagai tim, seperti reformasi tata kelola Migas maupun pemberantasan illegal fishing hingga pelibatan KPK dan PPATK dalam seleksi calon menteri adalah langkah awal yang perlu diikuti dengan serangkaian agenda konkret lainnya agar mafia SDA bisa ditumpas sampai pada akarnya.
Beberapa langkah konkret yang perlu disegerakan adalah:
1. Perkuat posisi KPK sebagaimana yang telah dijanjikan Jokowi-JK
2. Berhentikan menteri-menteri yang mendapat rapor merah dari KPK
3. Mewajibkan penempatan eselon 1 dan 2 kementerian melalui rekomendasi KPK dan PPATK
4. Mewajibkan seleksi Direktur dan Komisaris BUMN melibatkan KPK dan PPATK
5. Menjalin kerjasma yang kuat dengan KPK dan PPATK untuk membersihkan kementerian dari para aktor yang menjadi bagian dari mafia SDA.
6. Mendukung upaya sungguh-sungguh KPK dalam menuntaskan sejumlah kasus korupsi di sektor SDA yang telah berjalan dan menyeret seluruh aktor yang terlibat ke pengadilan.
Langkah-langkah di atas perlu dilakukan segera karena sederet kasus tindak pidana korupsi dan perburuan rente di sektor SDA seperti gratifikasi dalam izin pinjam pakai dan pelepasan kawasan hutan, mafia Migas dalam impor minyak bumi, masifnya izin tambang yang tidak clean and clear dan tanpa NPWP sudah sangat mengkhawatirkan. Karena itu, komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas perlu menjadi prioritas utama Presiden Joko Widodo dan KPK.
Momentum KPK dalam menggeledah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (16/12) lalu terkait kasus tukar lahan di Kabupaten Bogor laik diapresiasi dan dijadikan awal yang baik untuk membersihkan seluruh kementerian yang terkait dengan pengelolaan SDA. Tindakan KPK tersebut seharusnya juga dipandang sebagai warning terhadap Pemerintahan Jokowi-JK dan seluruh kementerian dan lembaga negara agar tidak main-main dalam menjalankan program kerjanya maupun menempatkan para eselon 1 dan 2 dalam struktur kelembagaan agar tidak rawan dibajak oleh mafia SDA.
Selama ini, sejumlah organisasi masyarakat sipil telah banyak memberikan masukan konstruktif terkait agenda prioritas dan kelembagaan di sektor SDA khususnya di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, ESDM, serta Perikanan. Karenanya, organisasi masyarakat sipil menuntut keseriusan kepemimpinan Jokowi-JK untuk mewujudkan semua itu.
Koalisi Anti-Mafia SDA, 19 Desember 2014:
AMAN, AURIGA, EPISTEMA, FITRA, FKKM, FWI, GPI, HUMA, ICEL, ICW, IGJ, INSTITUT HIJAU, JATAM, KEMITRAAN, KIARA, ICLEI, KPA, KPBB, PWYP INDONESIA, WALHI, PUSAKA.